Penulis: Bantu Hotsan Simanullang (Dosen Teknik Ekonomi)
Kebijakan pemerintah yang mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) disimpan di dalam negeri adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas Rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya cadangan devisa, diharapkan nilai tukar Rupiah lebih stabil di tengah ketidakpastian global. Namun, para ekonom dan pelaku usaha tidak setuju dengan kebijakan ini. Regulasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan sektor keuangan domestik, tetapi mereka membuat eksportir lebih tidak fleksibel. Sejauh mana efektivitas kebijakan ini? Apakah langkah-langkah ini akan cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi sambil mempertahankan daya saing ekspor Indonesia?
Pemerintah Indonesia baru-baru ini mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) disimpan di dalam negeri untuk meningkatkan cadangan devisa dan menjaga stabilitas Rupiah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap modal asing serta memperkuat ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi global. Namun, para ekonom dan pelaku usaha masih memperdebatkan seberapa efektif kebijakan ini.
Potensi untuk Stabilitas Ekonomi
Kebijakan ini memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah peningkatan pasokan valuta asing di dalam negeri, yang dapat memperkuat Rupiah. Dengan lebih banyak dolar AS tersimpan di perbankan nasional, tekanan terhadap nilai tukar dapat berkurang, yang dapat mencegah pelemahan yang berlebihan dari Rupiah. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan cadangan devisa negara, yang merupakan bagian penting dari stabilitas ekonomi.
Selain itu, peningkatan cadangan devisa menumbuhkan kepercayaan investor domestik dan asing. Dengan fundamental ekonomi yang lebih kuat, Indonesia dapat mengurangi risiko arus modal keluar, yang sering terjadi saat dunia tidak stabil. Kebijakan ini juga dapat membantu memperbaiki neraca transaksi berjalan, yang selama ini menjadi salah satu sumber tekanan terhadap Rupiah.
Sebaliknya, keberadaan DHE di dalam negeri dapat membantu sektor keuangan domestik juga. Bank-bank nasional memiliki peluang untuk mendapatkan lebih banyak dana dalam bentuk valuta asing. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif seperti infrastruktur dan manufaktur. Likuiditas dalam negeri dapat ditingkatkan dan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dapat dikurangi dengan kebijakan ini yang diawasi dengan baik.
Problem yang Dihadapi Eksportir
Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, ia juga menghadapi banyak masalah, terutama bagi pelaku usaha dan eksportir. Jika kebijakan ini tidak disertai dengan insentif yang menarik, beberapa eksportir mungkin merasa terbebani karena mereka membutuhkan fleksibilitas dalam mengelola dana untuk keperluan operasi atau investasi di luar negeri. Mereka dapat mencari cara untuk menghindari aturan tersebut, misalnya dengan melakukan transaksi keuangan melalui negara lain.
Jika eksportir mengalami kesulitan mendapatkan mata uang asing, daya saing ekspor Indonesia juga dapat terpengaruh. Exportir dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan peningkatan ekosistem bisnis yang lebih ramah. Negara-negara yang memiliki regulasi yang lebih fleksibel, seperti Vietnam dan Thailand, mungkin lebih menarik bagi eksportir daripada Indonesia.
Stabilitas kebijakan juga merupakan tantangan. Eksportir tidak akan yakin untuk mengikuti aturan tersebut jika kebijakan ini diubah atau dilaksanakan dengan tidak konsisten. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan penerapan kebijakan ini melalui persiapan yang cermat dan komunikasi yang jelas dengan seluruh pemangku kepentingan.
Langkah-langkah Strategis
Untuk membuat kebijakan ini efektif, pemerintah harus mengambil beberapa langkah strategis:
- Memberikan insentif bagi eksportir. Pemerintah dapat membuat eksportir yang menyimpan devisanya di dalam negeri lebih menarik dengan memberikan suku bunga yang kompetitif. Selain itu, perusahaan yang memenuhi ketentuan ini juga dapat menerima insentif pajak.
- Meningkatkan kredibilitas sistem keuangan domestik. Exportir akan lebih yakin untuk menyimpan devisanya di dalam negeri jika kebijakan moneter dan sektor perbankan tetap stabil. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme pengelolaan DHE tidak memberatkan usahawan karena birokrasi dan administrasi.
- Menyesuaikan regulasi secara bertahap. Perubahan kebijakan yang tidak berdampak negatif pada dunia usaha dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang fleksibel dan evaluasi berkala. Pemerintah dapat melakukan uji coba atau implementasi bertahap sebelum menerapkan kebijakan secara keseluruhan.
- Meningkatkan bisnis yang bergantung pada ekspor. Meningkatkan persaingan di industri nasional dapat mengurangi ketergantungan pada uang asing. Pemerintah dapat membantu industri yang menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah tinggi untuk bersaing di pasar global.
- Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada bidang tertentu adalah dengan mendorong diversifikasi ekspor. Dengan memberikan pembiayaan dan pelatihan ekspor, pemerintah dapat membantu UKM menembus pasar internasional.
Untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik, pemerintah harus terus berbicara dengan akademisi dan pelaku usaha selain melakukan langkah-langkah tersebut. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta akan membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan.
Kesimpulan
Meskipun kebijakan penyimpanan devisa dalam negeri memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia dan Rupiah, mereka juga menghadapi beberapa masalah saat diterapkan dan berdampak pada eksportir. Agar keuntungan yang diharapkan dapat dicapai tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan ini dengan insentif dan dukungan yang memadai bagi pelaku usaha. Kebijakan ini dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan dengan pendekatan yang tepat.
Kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada cara pemerintah melaksanakannya. Kebijakan ini dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat ekonomi nasional jika diterapkan dengan baik dan disertai dengan insentif yang menarik. Namun, jika diterapkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap dunia usaha, maka kebijakan ini justru bisa menjadi beban bagi perekonomian. Oleh karena itu, agar kebijakan ini benar-benar menguntungkan semua pihak, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan dunia usaha.
