Jakarta, aspirasipublik.com – Kamis 20 Februari 2025 berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta, Wakil Rektor II Bidang Administrasi, Dr. Drs. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE, mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM.
Siang ini diputuskan hasil sidang promosi Doktor bahwasanya atas nama Dr. H. Abdul Rahman, SE., M.Si. Dosen Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya (SWINS) Jakarta, Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji akhirnya Berhak dan dapat Meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 319 dengan predikat Sangat Memuaskan dengan judul Disertasi:
“Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai Fungsi Kontrol Sosial Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Bekasi”.,
sebagai tahap akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dengan Tim Promotor yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. Ketua Promotor., 2. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si.Co Promotor I., dan 3. Dr. Irwan Tahir, M.Si.Co Promotor II., Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas:1. Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang diwakili oleh Wakil Rektor II Bidang Administrasi, Dr. Drs. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE. Memimpin jalannya sidang., 2. Dr. Ika Sartika, MT., 3. Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si.,4. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., 5. Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si., 6. Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM. (Penguji Eksternal)
Riwayat Singkat Dr.H.Abdul Rahman,SE.,M.Si. dilahirkan di Manisa, 31 Desember 1977. merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak La Terrang dan Ibu Hj. St. Halmah serta merupakan suami dari Entin Purnawati. Dari pernikahannya, dikaruniai tiga orang anak, yaitu Ivana Phelia Ramadhani Rahman, Anindya Syakira Rahman, dan Khanza Adreena Rahman. Pendidikan Sarjana diselesaikan di STIEM Makassar pada tahun 2001, sementara pendidikan Magister diselesaikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2012.
Karir Dr. H. Abdul Rahman, SE., M.Si. dimulai dengan bekerja di PT. Lima Muda Makassar dan kemudian di PT. Madani Tour dan Travel. Selain itu, juga berperan aktif dalam berbagai lembaga, seperti Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), Pusat Pendidikan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional (Pusppemnas), serta Lembaga Advokasi Parlemen Indonesia (LAPI).
Di tahun-tahun berikutnya, juga bekerja di Pusat Kajian dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) dan Pusat Edukasi Nasional (PEN). Saat ini, menjalankan profesinya sebagai Wiraswasta dan tetap berperan aktif dalam berbagai organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMII), Apepsindo, dan Alpeksi.
Disertasi Dr. H. Abdul Rahman, SE., M.Si. yang berjudul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai Fungsi Kontrol Sosial Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Bekasi”.
Desain penelitian ini disusun dengan mengadopsi pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang mencakup laporan kegiatan LSM, kebijakan pemerintah daerah, serta artikel dan jurnal yang relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumen terkait. Penelitian ini dirancang untuk menggali informasi secara komprehensif, dengan tujuan memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat fungsi kontrol sosial dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. H. Abdul Rahman, SE., M.Si., telah berhasil menemukan bahwa:1. Peran LSM Sebagai Fungsi Kontrol Sosial Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi. Penelitian ini menganalisis peran LSM dalam fungsi kontrol sosial berdasarkan empat dimensi Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi (1969), yaitu Attachment (Keterikatan), Commitment (Komitmen), Involvement (Keterlibatan), dan Belief (Kepercayaan).
- Attachment (Keterikatan) Keterikatan LSM terhadap masyarakat dan pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam efektivitas peran kontrol sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM di Kota Bekasi memiliki hubungan yang beragam dengan pemangku kepentingan, di mana LSM yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat cenderung lebih efektif dalam melakukan advokasi kebijakan dan pemberdayaan komunitas.Namun, hanya 30% masyarakat yang mengetahui keberadaan LSM, dan kurang dari 15% yang terlibat aktif dalam program-program LSM, menunjukkan lemahnya keterikatan sosial antara LSM dan warga. Di sisi lain, keterikatan dengan pemerintah daerah bersifat ambivalen. Beberapa LSM mendapatkan dukungan pemerintah, tetapi ada juga yang mengalami resistensi ketika melakukan kritik terhadap kebijakan publik. Hubungan yang terlalu dekat dengan pemerintah berisiko mengurangi independensi LSM dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Keterikatan yang rendah ini berdampak pada efektivitas kontrol sosial yang dilakukan LSM, terutama dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.
- Commitment (Komitmen). Komitmen LSM terhadap fungsi kontrol sosial diukur berdasarkan konsistensi dalam melakukan advokasi, pemantauan kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan utama dalam penelitian ini adalah: 94 LSM aktif menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap berbagai isu, seperti transparansi anggaran, kebijakan sosial, dan perbaikan layanan publik. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menghambat kesinambungan program. Ketergantungan pada pendanaan pemerintah juga menjadi dilema. Banyak LSM harus menyesuaikan agenda mereka agar tetap mendapatkan dukungan finansial, yang berpotensi mengurangi objektivitas dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. LSM dengan sumber pendanaan mandiri atau didukung oleh donor independen lebih mampu mempertahankan komitmennya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik tanpa tekanan dari pemerintah. Komitmen yang tinggi terhadap advokasi kebijakan dan pemantauan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa LSM dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan tanpa tekanan dari pihak tertentu.
- Involvement (Keterlibatan)Keterlibatan LSM dalam berbagai aspek pemerintahan daerah menjadi indikator utama dalam efektivitas kontrol sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LSM dalam keterlibatan kebijakan masih terbatas. Peran dalam pemantauan kebijakan mayoritas LSM lebih banyak berperan sebagai pemantau kebijakan dibandingkan sebagai aktor dalam perumusan kebijakan. Dari 94 LSM yang aktif, hanya 28% yang secara rutin melakukan pemantauan terhadap kebijakan publik, sementara sisanya lebih fokus pada kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan LSM dalam forum kebijakan masih terbatas karena kurangnya mekanisme partisipatif dari pemerintah daerah. Dari hasil wawancara dengan beberapa perwakilan LSM, sekitar 65% menyatakan bahwa mereka jarang diundang dalam proses perumusan kebijakan, dan hanya 15% yang pernah terlibat dalam penyusunan regulasi daerah. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan LSM menjadi tantangan besar. Hanya 20% program LSM yang memiliki keterlibatan masyarakat secara langsung, sementara selebihnya lebih bersifat advokasi kebijakan di tingkat pemerintahan. Banyak warga yang masih menganggap bahwa pengawasan terhadap kebijakan publik adalah tanggung jawab pemerintah, bukan masyarakat sipil. Keterlibatan yang rendah ini menghambat efektivitas LSM dalam mengawal kebijakan publik dan menekan pemerintah agar lebih transparan dalam pengelolaan kebijakan daerah.
- Belief (Kepercayaan)Dimensi kepercayaan dalam teori Hirschi berfokus pada keyakinan individu atau kelompok terhadap sistem sosial yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, keyakinan LSM terhadap prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan menjadi faktor utama dalam efektivitas kontrol sosial. Sebagian besar LSM di Kota Bekasi tetap percaya pada prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, lemahnya respons pemerintah terhadap advokasi yang mereka lakukan telah menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap sistem politik lokal. Banyak rekomendasi yang diajukan oleh LSM tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pemerintah daerah, sehingga memunculkan frustrasi di kalangan aktivis LSM. Kepercayaan masyarakat terhadap LSM juga masih rendah. Beberapa warga meragukan independensi LSM, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah atau partai politik. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan program LSM juga menjadi faktor yang menghambat kepercayaan publik. Keterbatasan Akses terhadap Informasi Publik: Sekitar 60% LSM mengalami kesulitan dalam memperoleh data dan informasi kebijakan dari pemerintah, meskipun terdapat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini semakin menghambat peran LSM dalam melakukan advokasi berbasis data dan analisis yang mendalam. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan transparansi menjadi faktor kunci dalam efektivitas kontrol sosial. Jika LSM dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme pemerintahan daerah, maka partisipasi dalam pengawasan kebijakan akan semakin berkurang. Analisis berdasarkan teori Hirschi (1969) menunjukkan bahwa efektivitas LSM sebagai fungsi kontrol sosial di Kota Bekasi masih lemah, terutama karena rendahnya keterikatan dengan masyarakat, keterbatasan sumber daya, minimnya keterlibatan dalam kebijakan, dan kurangnya transparansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas LSM, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta agar LSM dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.
- Faktor-Faktor Penghambat LSM sebagai Kontrol Sosial Di Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian, LSM di Kota Bekasi menghadapi delapan hambatan utama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. hambatan utama yang dihadapi LSM dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di Kota Bekasi adalah sebagai berikut: a. Rendahnya Keterikatan dengan Masyarakat – Hanya 30% masyarakat yang mengetahui keberadaan LSM, dan hanya 15% yang aktif terlibat dalam program-program LSM. Rendahnya keterikatan ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif antara LSM dan masyarakat., b. Kurangnya Hubungan Strategis dengan Pemerintah – 40% LSM mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi kebijakan pemerintah, dan hanya 25% yang memiliki saluran komunikasi terbuka dengan pemerintah. Hal ini menyebabkan hubungan antara LSM dan pemerintah kurang harmonis, sehingga menghambat efektivitas pengawasan kebijakan., c. Ketergantungan pada Pendanaan Pemerintah – 70% LSM di Kota Bekasi masih bergantung pada dana hibah dari pemerintah daerah, yang mengurangi independensi LSM dalam melakukan pengawasan dan kritik terhadap kebijakan publik., d. Keterbatasan Kapasitas Organisasi – 50% LSM di Kota Bekasi belum memiliki pelatihan memadai dalam advokasi kebijakan, manajemen program, dan analisis data. Ini menyebabkan advokasi yang dilakukan kurang berbasis bukti dan sulit diterima oleh pembuat kebijakan., e. Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Publik – Hanya 45% masyarakat merasa terlibat dalam pengambilan keputusan publik, sementara sebagian besar menganggap bahwa pengawasan kebijakan adalah tanggung jawab pemerintah., f. Resistensi dari Pemerintah terhadap Peran LSM – 47% LSM melaporkan pernah menghadapi resistensi dari pemerintah, seperti tidak diundang dalam forum kebijakan publik atau tidak diberikan akses terhadap dokumen kebijakan., g. Keterbatasan Akses terhadap Informasi Publik – 60% LSM mengalami kesulitan dalam memperoleh data kebijakan publik dari pemerintah, meskipun ada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik., h. Rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang Peran LSM – Hanya 45% masyarakat yang mengetahui peran LSM dalam pengawasan kebijakan pemerintah, karena kurangnya edukasi dan publikasi mengenai peran strategis LSM dalam pengawasan kebijakan publik.
- Konsep Model yang Dapat Dikembangkan untuk Mengoptimalkan Peran LSM sebagai Kontrol Sosial dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi: a. Pendekatan Soft Systems Methodology (SSM) dalam Pengembangan Model.Penelitian ini menggunakan SSM, pendekatan metodologis yang dikembangkan oleh Peter Checkland (1981), untuk memahami tantangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Bekasi. SSM dipilih karena sesuai untuk menangani masalah sosial yang kompleks dan tidak terstruktur, seperti masalah kontrol sosial yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda dan faktor-faktor yang saling terkait. SSM menawarkan kerangka kerja yang fleksibel dan iteratif, memungkinkan peneliti memahami masalah secara holistik dan merancang solusi berkelanjutan. Pendekatan ini tidak terpaku pada solusi jangka pendek, namun berupaya memahami akar permasalahan dan mencari solusi jangka panjang. Melalui tujuh tahapan utama SSM yang membentuk sebuah siklus, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan, menganalisis hubungan antar pemangku kepentingan, serta merancang solusi yang sistematis dan dapat diterapkan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi: (1) mengidentifikasi permasalahan dalam dunia nyata, (2) mengekspresikan situasi masalah melalui rich picture, (3) mendefinisikan permasalahan, (4) membuat model konseptual, (5) membandingkan model dengan dunia nyata, (6) mendefinisikan perubahan yang diinginkan dan layak, serta (7) mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memahami tantangan LSM dan merumuskan solusi yang efektif., b. Tahapan Analisis SSM dalam Penelitian Ini dan Hasilnya Penelitian ini menerapkan tujuh tahapan utama dalam SSM untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang solusi atas permasalahan yang dihadapi LSM di Kota Bekasi., 1. Identifikasi Masalah dalam Dunia Nyata:a.Berdasarkan data Kesbangpol Kota Bekasi (2022), terdapat 258 LSM di Kota Bekasi, namun hanya 94 yang aktif., b. Tantangan utama yang dihadapi LSM meliputi keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada dana pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan akses informasi publik., 2. Mengekspresikan Situasi Masalah (Rich picture)., a. Gambar kaya (rich picture) digunakan untuk menggambarkan hubungan dan interaksi antara LSM, masyarakat, serta pemerintah., b. Hasilnya menunjukkan bahwa LSM sering kali tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan publik, sementara masyarakat masih pasif dalam mendukung peran LSM., 3. Membangun Definisi Permasalahan dengan Root Definition., a. Menggunakan metode CATWOE (Customers, Actors, Transformation Process, Worldview, Owners, Environment) untuk mengidentifikasi peran setiap pemangku kepentingan dalam sistem kontrol sosial., b. Hasilnya menunjukkan bahwa LSM kurang memiliki akses dalam pengambilan keputusan dan mekanisme kolaborasi dengan pemerintah masih lemah., 4. Membangun Model Konseptual, a. Model konseptual dikembangkan dengan mengacu pada teori kontrol sosial Hirschi (1969), yang mencakup keterikatan (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involvement), dan kepercayaan (belief).,b.Hasilnya menunjukkan bahwa keterikatan masyarakat terhadap LSM masih rendah, dengan hanya 30% warga yang mengetahui peran LSM di Kota Bekasi., 5. Perbandingan dengan Dunia Nyata, a. Analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal LSM sebagai pengawas kebijakan dan kenyataan di Kota Bekasi., b. Ditemukan bahwa kurangnya transparansi pemerintah dan rendahnya partisipasi masyarakat memperburuk efektivitas kontrol sosial LSM., 6. Menetapkan Perubahan yang Akan Dilakukan, a. Rekomendasi perubahan meliputi peningkatan kapasitas LSM, memperkuat kolaborasi multipihak, serta meningkatkan akses informasi publik., b. Model ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih inklusif agar LSM memiliki posisi lebih kuat dalam kebijakan publik., 7. Tindakan Aksi Perbaikan, a. Implementasi perubahan dilakukan dengan pendekatan systematically desirable (efektif dalam menyelesaikan masalah utama) dan culturally feasible (dapat diterima dalam konteks budaya masyarakat setempat)., b. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat sumber daya LSM, meningkatkan keterbukaan informasi, dan membangun hubungan yang lebih konstruktif antara LSM dan pemerintah., c. Model yang diusulkan untuk optimalisasi peran LSM sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi terdiri dari empat komponen utama. 1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial melalui program edukasi dan sosialisasi, pemberdayaan komunitas, dan pemanfaatan media digital. 2) memperkuat sumber daya dan kapasitas LSM melalui kemitraan dengan sektor swasta dan donor independen, pelatihan advokasi, dan peningkatan akuntabilitas internal. 3) meningkatkan akses terhadap informasi publik dengan mendorong implementasi penuh UU Keterbukaan Informasi Publik, pengembangan portal digital informasi publik, dan peningkatan kapasitas LSM dalam analisis data. 4) membangun hubungan konstruktif antara LSM dan pemerintah melalui forum dialog reguler, keterlibatan LSM dalam penyusunan kebijakan, dan peningkatan perlindungan hukum bagi LSM.
Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si. Kepada Dr. H. Abdul Rahman, SE., M.Si., Saudara Dr. H. Abdul Rahman, SE., M.Si., dengan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah menempuh seluruh rangkaian perkuliahan, memenuhi semua kewajiban akademik, serta menyelesaikan persyaratan dengan perjuangan yang panjang dan penuh dedikasi, maka pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, dengan bangga Tim Promotor dan Penguji mempromosikan Saudara sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke- 319 dengan disertasi yang Saudara pertahankan di hadapan Komisi Penguji dengan judul:
“Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai Fungsi Kontrol Sosial dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi.”
Melalui disertasi ini, Saudara telah mencapai prestasi akademik yang luar biasa. Saudara berhasil merumuskan konsep-konsep baru yang tidak hanya mengembangkan teori yang telah ada, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi ilmu pemerintahan, menjadikannya lebih fungsional dan adaptif dalam merespons dinamika tata kelola pemerintahan yang terus berkembang. Sebagai seorang Doktor Ilmu Pemerintahan, Saudara kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar, yaitu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan latar belakang keilmuan yang Saudara miliki, kami berharap Saudara dapat berperan dalam mendorong terobosan inovatif, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan, demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.Kami berpesan agar Saudara menjaga semangat intelektual, kreativitas, inovasi, serta kemampuan berkolaborasi dalam menunjukkan kompetensi di berbagai bidang. Jadilah individu yang profesional secara akademik dan akademis yang profesional, dengan terus mengembangkan diri serta berkontribusi aktif dalam pengembangan ilmu pemerintahan.Kami juga mengingatkan agar Saudara tetap rendah hati dan menjauhi sikap berlebihan dalam membanggakan diri.
Keilmuan yang telah Saudara raih hendaknya menjadi alat untuk membangun dan mengabdi kepada masyarakat, bukan sebagai ajang kesombongan. Jadilah seorang intelektual yang berintegritas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Turut hadir secara langsung dalam sidang ini sekaligus memberikan ucapan selamat adalah Sahabat sahabat Dosen Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya (SWINS) Jakarta, Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ,Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan , seluruh keluarga ,istri dan anak anaknya yang selalu mendukung dan berdoa untuk kesuksesannya ,Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, S.H., SE., MM. Dan Wartawan Aspirasi Publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI, MM., Semoga ilmu yang didapatkan Dr. H. Abdul Rahman, SE., M.Si., akan dapat bermanfaat untuk Masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Aamiin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)
