Jakarta, aspirasipublik.com Selasa 3 Desember 2024 berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta, Rektor IPDN Bapak Prof. Dr. Drs.H. Hadi Prabowo, MM., Siang ini Memutuskan hasil sidang promosi Doktor bahwasanya atas nama Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN yang ke 308 dengan Predikat Cumlaude, Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji dengan judul Disertasi:
“Kepemimpinan Digital dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”.
sebagai tahap akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Dengan Tim Promotor yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. 2. Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si., 3. Dr. Baharudin Tahir, S.Sos., M.Si., Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN memimpin jalannya sidang sekaligus sebagai penguji., 2. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si., 3. Prof. Dr. Dahyar Daraba, M.Si., 4. Prof. Dr. Drs. Kusworo, M.Si., 5. Dr. Sampara Lukman, MA., 6. Prof. Dr. Muhammad Jufri, Psi., M.Si., M.Psi. (Penguji Eksternal).
Riwayat singkat Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., dilahirkan di Bontonompo, 19 September 1966. merupakan Aparatur Sipil Negara dengan Pangkat Pembina Utama Gol. IV/e., Pendidikan formal Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA N 159 Sungguminasa pada tahun 1985. Pendidikan D-III Pemerintahan, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 1988, Selanjutnya Pendidikan jenjang S1 Ilmu Administrasi, jurusan Manajemen Pembangunan Perkotaan dan Daerah, diselesaikan di STIA LAN pada tahun 1995. Sedangkan pendidikan Megister diselesaikan di STIA LAN-UNHAS pada tahun 2001 dan Hari ini 3 Desember 2024 resmi menyandang Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Kemendagri.
Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., memiliki pengalaman berkarir sebagai ASN baik di Pemerintah Pusat dan Daerah. Promovendus Pernah menjadi Kepala Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bappeda dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2019. Selanjutnya pada Tahun 2019-2024 menjadi Staf Ahli Menpan RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Plt Deputi idang Refoemasi Birokrasi,vAkuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB. Pada Tahun 2024 dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Disertasi Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., yang berjudul,“ Kepemimpinan Digital dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan” dianggap sangat aktual mengingat relevan dengan konteks pemerintahan di era digital saat ini, Penelitian mengenai Kepemimpinan Digital Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi memiliki aktualisasi yang tinggi dan relevansi yang kuat dengan konteks Tata Kelola Pemerintahan di era digital saat ini. Birokrasi memiliki potensi besar dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan, namun rentan terhadap patologi birokrasi yang menghambat tata kelola pemerintahan yang efektif. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 telah menginisiasi agenda reformasi birokrasi untuk mengatasi masalah ini, meliputi restrukturisasi organisasi, pengembangan SDM, dan penguatan pelayanan publik berbasis teknologi digital. Dalam konteks ini, kepemimpinan digital diperlukan untuk mempercepat transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif. Penelitian mengenai peran kepemimpinan digital dalam reformasi birokrasi sangat relevan untuk mendukung agenda reformasi tata Kelola pemerintahan secara nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Kepemimpinan digital dapat menjadi solusi untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah melalui pemanfaatan teknologi modern seperti e-government dan big data. Dengan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berbasis pada nilai budaya lokal, reformasi birokrasi dapat lebih diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di tingkat nasional dan lokal. Dengan mengintegrasikan teknologi, kepemimpinan digital, dan kearifan lokal, reformasi birokrasi dapat diwujudkan secara efektif untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berdaya saing.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan digital dan menggunakan aspek kepemimpinan digital yang dikemukakan Klein (2020) yaitu: 1) digital business (karakteristik bisnis) meliputi aspek visi inovasi (Innovative visionary), kecakapan jejaring (Networking intelligence),dan kemampuan menghadapi kompleksitas (Complexity master); 2) social attitude (karakteristik sikap) meliputi aspek kecakapan memotivasi (motivation coach), demokrasi (democratic delegative), dan terbuka (openness); dan 3) general mindset (karakteristik umum) meliputi aspek fleksibel (agile), dan berorientasi belajar (knowledge oriented) sebagai operasional konsep penelitisn. Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara purposive sampling dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengambil kebijakan baik di tingkat pusat dan daerah serta tokoh Masyaraka. Data sekunder berasal dari literatur, laporan kegiatan, peraturan, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi non-partisipan. Wawancara dan FGD digunakan untuk menggali informasi spesifik dan pandangan kolektif, sementara observasi menjaga objektivitas peneliti. Data dianalisis dengan software QSR NVIVO 12 dan model analisis Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi sumber dan metode pengumpulan data digunakan untuk memastikan validitas hasil penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., dapat disampaikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:
- Kepemimpinan digital pimpinan OPD belum efektif dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini ditunjukkan dari: a. Dimensi karakteristik bisnis; aspek visi inovasi telah dimiliki dengan baik, namun kecakapan membangun jejaring dan kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi permasalahan kompleks belum dimiliki dengan baik., b. Dimensi karakteristik sikap; sebagian besar pimpinan OPD memiliki kesadaran akan pentingnya kecakapan memotivasi melalui contoh teladan, sikap demokratis dengan perhatian dan pelibatan bawahan pada pengambilan keputusan, dan keterbukaan terhadap berbagai perkembangan program dan kebijakan yang diimplementasikan., c. Karakteristik umum; sebagian besar pimpinan OPD memiliki kesadaran akan pentingnya aspek-aspek fleksibilitas untuk dapat beradaptasi, dan orientasi untuk terus belajar tanpa henti.
Selain itu, penelitian ini menemukan novelty penelitian bahwa teori kepemimpinan digital Klein (2020) mendapatkan kontribusi dimensi baru hasil temuan penelitian yaitu dimensi kearifan lokal (local wisdom). Demikian pula novelty penelitian bahwa teori reformasi birokrasi Sedarmayanti (2011) mendapatkan kontribusi dimensi baru hasil temuan penelitian yaitu dimensi dimensi pembinaan dan pengawasan.
Pada kondisi saat ini dengan penyesuaian birokrasi pemerintahan hanya bisa efektif dan efisien jika melibatkan teknologi yang dibingkai dengan kearifan lokal.
Tanpa kerangka kearifan lokal, teknologi yang diterapkan cenderung tidak relevan dan berisiko ditolak oleh masyarakat.
Oleh karena itu, birokrasi yang adaptif memerlukan perpaduan antara kemampuan teknis dalam memanfaatkan teknologi dengan kepekaan budaya untuk memastikan reformasi yang dilakukan mampu berjalan secara efektif dan efisien.,
- Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., merumuskan Model Kepemimpinan Digital S4P yang dikembangkan dari model kepemimpinan digital Klein (2020) diyakini dapat berkontribusi mendorong terwujudnya reformasi birokrasi lebih optimal. Kebaharuan penelitian pada model tersebut dengan memasukkan dimensi kearifan lokal Sipakatau, Sipakalebbi’, Sipakinge’, Sirri na Pacce dalam model kepemimpinan digital. Model dapat diimplementasikan di daerah lainnya di Indonesia sepanjang nilai-nilai budaya kearifan lokal tersebut identik dengan nilai-niai Sipakatau, Sipakalebbi’, Sipakinge’, dan Sirri na Pacce.
Aspek aksiologis atau kemanfaatan dalam penelitian ini ada pada Model kepemimpinan digital S4P yang dirumuskan Dr.Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., berpotensi besar dalam mendukung reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan dengan mengintegrasikan teknologi digital dan nilai-nilai kearifan lokal. Meskipun sudah ada upaya dalam menerapkan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih efisien, tantangan terbesar adalah mengubah budaya birokrasi yang sudah mapan, serta memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek pemerintahan. Jika diterapkan dengan baik, model ini dapat efektif mencegah patologi birokrasi dan mempercepat transformasi birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Nasehat Akademik yang disampaikan oleh, Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si., Kepada Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., Saudara Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., setelah melewati tahapan panjang studi yang penuh dengan dinamika tuntutan dan tantangan akhirnya Saudara berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan; dan sejak hari ini, Hari Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024 Saudara resmi dinyatakan sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke 308 dengan disertasi yang Saudara pertahankan dihadapan Komisi Penguji sidang terbuka dengan Judul “Kepemimpinan Digital dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”. Selanjutnya kami berharap, dengan gelar tersebut Saudara Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., dapat mengamalkan segala ilmu yang dipelajari selama meneliti dan mengkaji terkait Kepemimpinan Digital dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, sebagaimana Saudara susun dalam disertasi Saudara. Semoga ilmu yang Saudara sudah miliki bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya. Lebih dari itu, terkait dengan kedudukan Saudara sebagai Pemimpin birokrat tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, kami juga berharap Saudara Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si.,dapat melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk memberi sumbangsih yang konstruktif untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Kembangkanlah pendekatan disiplin Ilmu Pemerintahan yang Saudara dapatkan selama mengikuti Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam kepemimpinan digital dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
Ingatlah bahwa dengan pengetahuan dan gelar ini, Saudara kini mengemban tanggung jawab yang berat untuk berkontribusi pada masyarakat dan pemerintahan dengan integritas dan kearifan. Terapkanlah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, jadilah sosok yang selalu rendah hati dan tidak sombong. Gunakan pengetahuan Saudara untuk memberdayakan dan menginspirasi orang lain, bukan untuk membanggakan diri sendiri.
Turut hadir dalam sidang ini sekaligus mengucapkan selamat adalah Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. kedua orang tua, Mertua dan istri tercinta serta putra-putrinya, Seluruh SKPD dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sahabat sahabat di Kementrian Pan RB, para walikota dan juga kawan kawan seangkatan pada program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, S.H., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI., MM., Semoga ilmu yang didapatkan, Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., akan dapat bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Aamiin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)
