Jakarta, aspirasipublik.com – Jumat, 29 November 2024 berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta, Wakil Rektor II Bidang Administrasi, Dr. Rizari, MBA., M.Si., mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Prof. Dr. Drs.H. Hadi Prabowo, MM., Siang ini diputuskan hasil sidang promosi Doktor bahwasanya atas nama Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si. Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes PDTT,,Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji akhirnya Berhak dan dapat Meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 307 dengan predikat Sangat Memuaskan dengan judul Disertasi: “Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Barat,” sebagai tahap akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dengan Tim Promotor yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., 2. Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd., 3. Dr. Ika Sartika, M.T., Dan Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang diwakili oleh Wakil Rektor II Bidang Administrasi, Dr. Rizari, MBA., M.Si., Memimpin jalannya sidang., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., 3. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si., 4. Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si., 5. Dr. Ahmad Averus, M.Si., 6. Dr. Ir. Deden Gandana, M.Si. (Penguji Eksternal).,
Riwayat singkat Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si. dilahirkan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 1981, merupakan suami dari Yuyun Sri Handayani dan telah dikaruniai seorang putra dan dua orang putri yang bernama Chairil Gibran, Jihan Aulia Adzkira dan Shaqila Keisha Ayudya. Pendidikan formal Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si., Sekolah Dasar diselesaikan di SD Inpres Negeri 1 Kamonji Palu lulus tahun 1993, SMP Negeri 3 Palu lulus tahun 1996, SMAN 2 Kota Palu lulus tahun 1999, Memperoleh gelar Sarjana dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri lulus tahun 2003. Memperoleh gelar Magister dari Universitas Tadulako tahun 2010 dan pada tahun 2021 memasuki Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan lulus ujian terbuka pada hari ini.
Karir Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si. dalam dunia kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dimulai sejak tahun 2013 dengan riwayat sebagai berikut: 1. Pj. Sekretaris Lurah Bonega, Kabupaten Donggala 2003-2007., 2. Lurah Boneoge, Kabupaten Donggala 2007-2008., 3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi 2008-2009., 4. Sekretaris Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi 2009-2011., 5. Kabid Pemerintahan Desa pada BPMD Kabupaten Sigi 2011-2012., 6. Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi 2012-2014., 7. Analis Pendapatan Umum dan Pemberitaan, Pusat Humas Sekretariat Jenderal Kemenakertrans RI 2014-2015., 8. Kasubdit Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan, Kemendes PDTT 2015-2016., 9. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa, Kemendes PDTT 2016-2018., 10. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT 2018-2021., 11. Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT 2021-2024,. 12. Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes PDTT 2024-Sekarang.
Disertasi Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si. yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Barat”. secara konseptual terinspirasi dari isu penting Perhutanan Sosial dan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Barat. Bahwa Jawa Barat yang merupakan provinsi yang dekat dengan ibukota memiliki realisasi implementasi perhutanan sosial yang sangat rendah dibandingan dengan provinsi lain. Hal ini menarik dalam melihat implementasi kebijakan pemerintah dalam kebijakan perhutanan sosial di Jawa Barat.
Penelitian ini dianalisa menggunakan teori Smith (1973) yaitu bagaimana Idealized Policy, Implementing Organization, Target Groups dan Environmental Factors yang mempengaruhi realisasi kebijakan perhutanan sosial di Jawa Barat. Selain melakukan analisa menggunakan teori tersebut, penelitian ini juga menemukan Model untuk di implementasikan dalam kebijakan perhutanan sosial mendatang, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Desain Penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dengan 40 Informan Penelitian yang ditentukan dengan Purposive Sampling.
Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi serta Focus Group Discussion. Analisis data menggunakan analisisis Deskriptif yang dikembangkan dengan metode Triangulasi para Pengamat.
Hasil Penelitian didapat Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si. sebagai berikut:
- Idealized Policy Perhutanan Sosial di Jawa Barat,Hasil temuan penelitian menemukan bahwa ditingkat provinsi Jawa Barat belum ada satupun regulasi yang mengatur terkait dengan perhutanan sosial baik dalam bentuk perturan gubernur maupun peraturan daerah. Adanya kebijakan ini berdasarkan hasil penelitian sangat diperlukan khususnya oleh petani hutan yang mengimplementasikan perhutanan sosial juga dengan adanya regulasi dapat mempercepat akses masyarakat terhadap pengelolaan perhutanan sosial. Dari sembilan jumlah regulasi yang terkait dengan kehutanan yang telah dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2024, hanya terdapat satu regulasi yang mengatur relasi antara konservasi hutan dengan lingkungan sosialnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Kendati demikian regulasi tersebut tidak mengatur bagaimana hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan atau mengatur terkait dengan program perhutanan sosial.,
- Implementing Organization Perhutanan Sosial di Jawa Barat,Selain faktor Policy tersebut Organisasi pemerintah daerah Jawa Barat juga belum memahami konteks implementasi perhutanan sosial di lapangan hal ini ditemukan dalam penelitian lapangan yang menyatakan bahwa pegawai dinas kehutanan dalam cabang dinas kehutanan tidak memahami program perhutanan sosial dan KHDPK. Lebih jauh, dalam konteks kepemimpinan organisasi, pemerintah Jawa Barat melalui Gubernur nya belum memberikan perhatian khusus terhadap perhutanan sosial. berdasarkan keterangan infroman di Kabupaten Bandung bahwa pernah dilakukan demonstrasi oleh AP2SI pada tahun 2023 dalam rangka tuntutan regulasi yang terkait dengan petani hutan dan perhutanan sosial tetapi hingga saat ini tuntutan tersebut belum juga direalisasikan. Kemudian dilihat dari intensitas pelaksanaan program pemerintah Jawa Barat belum memberikan perhatian khusus terhadap capaian perhutsos sesuai dengan kewenangannya yang saat ini berdasarkan data KLHK masih berada di peringkat 25 dari 38 Provinsi di Indonesia pada tahun 2024.,
- Target Groups Perhutanan Sosial di Jawa Barat,Penelitian ini melakukan penelitian pada 4 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Bandung. Keempat Kabupaten ini mewakili perhutanan sosial Jawa Barat bagian utara dan Selatan. Temuan penelitian menemukan hal yang cukup mengejutkan diantaranya bahwa Kabupaten Kuningan tidak memiliki satupun program perhutanan sosial, Kabupaten Subang memiliki 1 kelompok perhutanan sosial dan dari 38 penerima SK perhutanan sosial tidak terdapat 1 pun masyarakat miskin yang menerimanya, kemudian di Kabupaten Ciamis memiliki 10 desa perhutanan sosial dan dalam salah satu desa yang diteliti hanya terdapat 2 dari 12 orang penerima yang berada dalam kemiskinan, selanjutnya temuan di Kabupaten Bandung yang memiliki 27 kelompok perhutanan sosial dari 2 desa yang diteliti hanya 29 dan 35% masyarakat miskin yang menerima SK tersebut.,4.Environmental Factors Perhutanan Sosial di Jawa Barat,Faktor lingkungan kebijakan seperti pendanaan juga menjadi tolok ukur yang menentukan baik atau tidaknya suatu kebijaan tertentu dalam tataran implementasi. Minimnya pendanaan menjadikan sulitnya implementasi dari kebijakan perhutanan sosial terutama dalam tahapan proses verivikasi teknis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap verivikasi yang dilakukan membutuhkan pendanaan karena luasnya wilayah serta dengan banyaknya ajuan permintaan terhadap akses perhutanan sosial.Berarti jika dilihat dari konteks Funding atau pendanaan implementasi cukup terkendala dengan kurangnya pendanaan terutama pada saat proses verivikasi teknis dilapangan yang mencakup pemetaan, verivikasi calon penerima dan hal administratif lainnya. Sehingga dari segi lingkungan kebijakan sebenarnya perhutanan sosial Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh konteks lingkungan kebijakan di tingkat pusat, daerah dan juga konteks lain seperti akses permodalan dan pendanaan.
Model Implementasi Perhutanan Sosial di Jawa Barat,Penelitian ini menemukan model implementasi perhutanan sosial adaptation berbasis dari teori yang dikemukakan oleh Smith (1973). Dalam konteks penelitian ini adaptation yang terjadi ialah segala tindakan penyesuaian untuk mempercepat dan mengefektifkan program perhutanan sosial yang di implementasikan di provinsi Jawa Barat. Melalui adaptation tersebut diharapkan proses Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Barat.
Kemudian untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat melalui program perhutanan sosial setidaknya terdapat 3 skema implementasi yang dapat dilakukan serta di dorong oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan Stakeholders lainnya untuk mempercepat capaian implementasi perhutanan sosial melalui Desa dan BUMDes, diantaranya ialah sebagai berikut:
- Skema BUMDes/BUMDesma menjadi pelaku utama dalam pengelolaan Perhutsos skema Hutan Desa.
- Skema Kemitraan antara BUMDes dengan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)
- Skema Kolaborasi antara BUMDes dengan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)
Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., kepada Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si., Saudari Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si. , dengan berkat rahmat dan ridho Allah SWT, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan, memenuhi seluruh kewajiban dan menyelesaikan seluruh persyaratan melalui perjuangan dan pengorbanan yang panjang dan sulit, maka pada hari ini, Jumat, 29 November 2024 dengan bangga kami Tim Promotor dan Penguji mempromosikan saudara sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke 307 atas disertasi yang Saudara pertahankan di hadapan komisi penguji dengan judul “Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Barat”.Dengan disertasi tersebut, saudara telah berhasil mencapai prestasi studi yang patut dibanggakan, saudara juga berhasil menyusun konsep-konsep baru yang merupakan pengembangan dari teori-teori yang telah ada, Konsep-konsep baru tersebut merupakan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan yang semakin fungsional, adaptif dalam mengkritisi dan menyikapi fenomena pemerintahan yang berkembang sangat dinamis.
Saudara Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si., sebagai seorang Doktor dengan capaian prestasi dan studi yang telah sudara raih, serta ilmu yang saudara dapatkan selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, kini saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar yaitu tantangan untuk mendarmabhaktikan ilmu pemerintahan, Lebih dari itu, terkait dengan kedudukan Saudara sebagai bagian dari Pemerintahan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, kami juga berharap Saudara dapat melakukan berbagai terobosan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, di seluruh Indonesia untuk perkembangan dinamika pembangunan dan pemerintahan di Republik ini.Kami beharap dan berpesan kepada Saudara mampu menjadi tokoh muda berintelektual yang kreatif, inovatif serta kolaboratif agar dapat membuktikan segenap kemampuan profesional saudara di berbagai bidang.
Menjadi insan profesional yang akademik dan akademik yang profesional, yang terus mengembangkan diri dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan. Jauhkanlah diri dari rasa berbangga diri yang berlebihan yang berujung pada kesombongan, jadilah insan profesional yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara
Turut hadir dan memberikan ucapan selamat kepada Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si., sahabat sahabat beliau dari Kemendes PDTT, Istri dan putra putri belai serta sahabat sahabat mahasiswa Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN dan Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, S.H., SE., MM., dan Wartawan Aspirasi Publik Dr.Joko susilo Raharjo Watimena, S.PdI, MM., Semoga ilmu yang didapatkan, Dr. Moh. Fachri, S.STP., M.Si., akan dapat bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan Negara Indonesia tercinta Aamiin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)
