Senin, Februari 17, 2025
- Advertisement -spot_img
BerandaPendidikanDr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si. ASN Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan...

Dr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si. ASN Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 234 dengan Predikat Sangat Memuaskan

spot_img

Jakarta, aspirasipublik.com – Selasa 12 September 2023, berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang program pasca sarjana Doktoral IPDN di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta, Ibu Dr. Deti Mulyati, SH., MH., CN. Wakil Rektor Bidang IV Bidang Kerjasama mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Prof Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. siang ini diputuskan hasil sidang promosi Doktor bahwasanya atas nama Dr. Sri Hayati, S.Sos.,M.Ud.,M.Si. Analis Kebijakan Ahli Muda Dirjen POLPUM, Kementerian Dalam Negeri, Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji selama tiga jam akhirnya Berhak dan dapat  Meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 234 dengan predikat sangat Memuaskan, dengan judul Disertasi

“Akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta”.

Dengan Tim Promotor : 1. Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., M.Si.(Ketua Tim Promotor)., 2. Dr. Prio Teguh, SH., M.Si.(Co Promotor )., 3. Dr. Faria Ruhana, MP.Kap prodi program Megister S2 pasca sarjana IPDN (Co Promotor).,

Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. yang diamanatkan diwakilkan oleh Ibu Dr. Deti Mulyati, SH., MH., CN. Wakil Rektor Bidang IV Bidang Kerjasama (selaku ketua sidang)., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. (Direktur Pasca Sarjana IPDN)., 3. Prof. Dr. Mansyur Achmad. M.Si. (Kap prodi S3 Pasca sarjana program Doktor IPDN., 4. Dr. Yudi Rusfiana, M.Si., (Wakil Rektor 3 Bidang Kewahasiswaan)., 5. Dr. Layla Kurniawati, M.Pd.(Dosen IPDN)., 6. Prof. Dr. Yulianto, M.Si (Penguji Eksternal).

Riwayat singkat Dr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si.  dilahirkan di Bengkulu, 20 April 1978, dari pasangan Bapak Sanjaya dan Ibu Saroha. Pernikahannya dengan Andi Miftahul Hudaa, telah dikaruniai empat Anak, yaitu: Rasyid Fadhil Hakim, Faris Haidar Baqir, Alvaro Tristan Anindito dan Alvin Farrel Aristo.

Dr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si.  menempuh Pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 49 Kutorejo Kepahiang Bengkulu dan lulus tahun 1990 selanjutnya bersekolah di SMP Negeri 2 Kutorejo Kepahiang Bengkulu dan lulus tahun 1993; Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya, Jawa Barat lulus tahun 1996; Strata satu (S1) di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi lulus tahun 2000; Strata dua (S2) di Universitas Indonesia Pascasarjana Strata 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Manajemen Pembangunan Sosial lulus tahun 2012; Strata dua (S2) di Islamic College for Advanced Studies (ICAS) Paramadina Kerjasama dengan Middlesex University London, UK Fakultas Filsafat Jurusan Filsafat Islam lulus tahun 2012.dan hari ini tanggal 12 September 2023 resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.

Riwayat Pekerjaan,12 September 2023 bekerja Pegawai Negeri Sipil bertugas di Kementerian Dalam Negeri dengan riwayat Jabatan sebagai berikut:1. Staf Seksi Prov. Papua dan DI Yogyakarta Subdit Otonomi Khusus Direktorat Penataan Daerah dan Otsus, Dirjen OTDA KementerianDalam Negeri tahun 2008 s/d 2011., 2. Pengadministrasi Umum Seksi Wilayah Vb Subdit Wilayah V. Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 s/d 2015., 3. Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan Seksi Pengelolaan Dokumentasi pada Subdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi. Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah,Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 s/d 2019., 4. Analis Publikasi pada Seksi Pengelolaan Dokumentasi Subdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi. Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah. Dirjen OTDA, Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 s/d 2020., 5. Kepala Seksi Monitoring Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan pada Subdirektorat Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan. DirjenPOLPUM, Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 s/d 2020., 6. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator pada Seksi Monitoring Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan Subdirektorat Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Dirjen POLPUM,Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 s/d saat ini.

Disertasi Dr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si.  yang berjudul: ”Akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta”, dilatarbelakangi ketertarikan Promvenda untuk menganalisis      akuntabilitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Provinsi DKI Jakarta mengingat berbagai permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah terkait LPPD di Provinsi DKI Jakarta. Kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan akan menunjukkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah diharapkan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat melalui LPPD. Pemerintah daerah berharap bahwa penilaian pusat terhadap LPPD akan mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan yang ditemukan dalam LPPD Provinsi DKI Jakarta meliputi kendala dalam pengumpulan data, pengelolaan data, dan validasi data. Selain itu, terdapat juga keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodir kekhususan Provinsi DKI Jakarta dan beberapa regulasi tidak dapat diaplikasikan dengan baik. Sebagai ibu kota negara, Provinsi DKI Jakarta memiliki status khusus dan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2007. Dalam kedudukan khusus ini, semua kebijakan terkait pemerintahan dan anggaran ditetapkan di tingkat provinsi karena hanya terdapat lembaga legislatif di tingkat provinsi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk: Pertama, menganalisis akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, menganalisis faktor-faktor penghambat akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketiga, menemukan model akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM) dalam metode penelitiannya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dimensi akuntabilitas yang diajukan oleh Richard Mulgan yaitu pelaksana, pemegang, tujuan, dan proses akuntabilitas. Selain itu, penelitian juga menganalisis faktor-faktor penghambat akuntabilitas dengan mempertimbangkan dimensi organisasi dan sumber daya berdasarkan kerangka pemikiran Ulrich

Secara keseluruhan, metode penelitian ini menggabungkan pendekatan SSM untuk menganalisis dimensi akuntabilitas dan faktor-faktor penghambat, serta mengembangkan model akuntabilitas LPPD di Provinsi DKI Jakarta.

Hasil Penelitian dan Manfaatnya: pertama Hasil penelitian; pertama Akuntabilitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksana akuntabilitas LPPD telah disampaikan sesuai dengan regulasi tetapi Provinsi DKI Jakarta belum berhasil mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dan Parasamya Purnakarya Nugraha. Pemegang akuntabilitas perangkat daerah telah berpartisipasi dalam penyusunan LPPD tetapi koordinasi dan pemahaman tentang LPPD masih lemah belum mendapat nilai capaian kinerja terbaik. Tujuan akuntabilitas perangkat sudah mengacu pada perencanaan daerah, sudah ada koordinasi antara pelaksana kewenangan masing-masing perangkat daerah namun perangkat daerah masih memiliki ego sektoral. Proses mekanisme akuntabilitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mengikuti petunjuk teknis dan arahan pusat, dukungan pimpinan dan anggaran sudah ada tapi belum maksimal. Kedua faktor-faktor penghambat akuntabilitas sarana prasarana, dukungan, kompetensi bagi penyusunan dan pengelolaan LPPD perlu ditingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya. Ketiga mengembangkan model akuntabilitas LPPD dengan Soft Systems Methodology (SSM) pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel yakni model SPP (Sinkronisasi regulasi dan kelembagaan, Perbaikan tata kelola dan sumber daya manusia, Pengendalian dan penguatan pengawasan) disingkat model SPP. Dengan kegiatan dan perumusan langkah tindakan system, pengembangan model dengan kegiatan-kegiatan, rumusan kebijakan yang dapat meningkatkan akuntabilitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta merupakan novelty dari penelitian ini.

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., M.Si. kepada ibu Dr. Sri Hayati, S.Sos.,M.Ud.,M.Si.  Dengan gelar Doktor yang diperoleh ibu Dr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si.  pada hari ini telah membuktikan dirinya sebagai seorang akademisi yang berkualitas dan terampil dalam bidangnya,Kami berharap ibu Dr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si.  dapat mengaplikasikan keilmuannya dengan baik, sejalan dengan yang tertera dalam disertasinya. Semoga pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh dapat diimplementasikan dalam upaya memajukan Ilmu Pemerintahan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. ibu Dr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Sub Koordinator pada Seksi Monitoring Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan Subdirektorat Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, saya ingin memberikan pesan khusus, Kami berharap apa yang menjadi temuan pada penelitian disertasi ibu Dr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si., yaitu kegiatan dan perumusan langkah tindakan sistem, pengembangan model dengan kegiatan-kegiatan, rumusan kebijakan yang dapat meningkatkan akuntabilitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta, bisa memberikan alternatif kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang didapat, baik primer maupun sekunder terkait dengan analisa kondisi penyusunan dan penyampaian LPPD di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dapat diidentifikasi akar permasalahan dan langkah tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kebijakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan khususnya pemerintah pusat terhadap LPPD. Di akhir nasehat akademik  ini, saya ingin menyampaikan pesan terakhir kepada ibu Dr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si.untuk terus mengembangkan Ilmu Pemerintahan agar tetap relevan dan mampu memberikan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan semangat inovasi dan dedikasi, kita dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa ini.

Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko susilo Raharjo Watimena, S.PdI, MM, Semoga ilmu yang didapatkan Ibu Dr. Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si. ASN Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri., akan dapat bermanfaat untuk Masyarakat Bangsa Dan Negara Indonesia Tercinta Aamiin. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)

spot_img
POPULER
BACA JUGA
spot_img