Jakarta, aspirasipublik.com – Jumat, 04 Agustus 2023 berlangsung dari pukul 13.30 dan selesai pukul 16.00 di Ruang sidang program pasca sarjana Doktoral IPDN di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta, Wakil Rektor III Bidang Kewahasiswaan Bapak Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si. mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Dr. Drs. Hadi Prabowo, MM., sore ini diputuskan hasil sidang promosi Doktor bahwasanya atas Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., M.H. Kepala Divisi Hukum, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji selama tiga jam akhirnya Berhak dan dapat Meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 229 dengan predikat sangat Memuaskan dengan judul Disertasi:“Tata Kelola Sektor Kelautan Dan Perikanan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Dan Pendapatan Nelayan (Studi Pada Subsektor Perikanan Tangkap” dengan Tim Promotor yang terdiri dari: 1. Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D., 2. Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si., 3. Dr. Deti Mulyati, SH., MH., CN., Tim Penguji/Penelaah yaitu: 1. Dr. Drs. Hadi Prabowo, MM.(Rrktor IPDN)., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., 3. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si. 4. Dr. Ahmad Averus, M.Si., 5. Dr. Ella L.Wargadinata, M.A., M.Si., 6. Dr. Emanuel Sujatmoko, SH., MS..
Riwayat singkat Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., MH. dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 19 Januari 1967, merupakan anak bungsu/anak ke delapan dari Alm, Bapak Djaiminadi Soedarmo dan Alm, Ibu Soewarni. Pada saat ini Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., MH. menikah dengan Saudari Milda Indriana Devi dan dikaruniai dua orang anak. Pendidikan formal Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 1979 di SD Negeri Guyangan, Bagor, Nganjuk. Untuk jenjang SMP diselesaikan pada tahun 1982 di SMP Negeri I Nganjuk, selanutnya untuk jenjang SMA, promovendus lulus tahun 1985 dari SMA YPPI I di Surabaya.
Adapun pendidikan tinggi, jenjang S1 bergelar Sarjana Hukum diselesaikan pada tahun 1994 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, serta S2 bergelar Magister Hukum dari Program Hukum Pemerintahan pada tahun 2008 di perguruan tinggi yang sama yakni Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada tahun 2021 yang lalu mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia atas jasa dan prestasinya dalam penyelesaian/ resolusi konflik yang terjadi pada kegiatan hulu migas dengan masyarakat sekitar yang telah dijadikan pedoman bagi pelaksanaan hubungan kemasyarakatan di industri hulu minyak dan gas bumi.
Berikut adalah Riwayat Pekerjaan (dimulai dari pekerjaan terkini dan dilanjutkan pada pekerjaan-pekerjaan sebalumnya) adalah:
- Tahun 2020 – Sekarang: Kepala Divisi Hukum Divisi Hukum, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).,
2.Tahun 2014 – April 2020, sebagai Kepala Divisi Formalitas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) .,
- Tahun 2013, sebagai External Relations Manager report to VP Business Supports and Compliance of Santos in Indonesia (Australian Base Oil and Gas Company) .,
- Tahun 2007 – 2013, sebagai Land and Forestry Manager report to VP Legal / Managing Counsel of ConocoPhllips Indonesia (United States of America base Oil and Gas Company).,
- Tahun 2007, sebagai Government and Stakeholders Relations Advisor, report to VP Government and Public Affairs of Hess Indonesia (United States of America Oil and Gas Company) .,
- Tahun 1995 – 2002, Corporate Secretary / Legal and General Affairs Manager Report to General Affairs Director of Kopnatel Jaya (Kopnatel – THIESS JO, suatu Joint Operation antara Perusahaan Nasional dengan Australian Base EPC Contracting Company).
Disertasi Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., MH. yang berjudul “Tata Kelola Sektor Kelautan Dan Perikanan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Dan Pendapatan Nelayan (Studi Pada Subsektor Perikanan Tangkap” merupakan topik yang sangat aktual dan relevan sebagai kajian ilmu pemerintahan.
Secara konseptual topik ini dianalisis dengan menggunakan middle theory Teori Tata Kelola (Governance) yang utamanya dikemukakan oleh Mark Bevir dan Applied Theory: Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi dan Balogh.
Fenomenanya adalah: Indonesia adalah negara kepulauan (Archipelago State) yang memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 99.000 kilometer. Wilayah lautan Indonesia terdiri atas 300.000 kilometer persegi (5,17%) laut teritorial, 2.800.000 kilometer persegi (48,28%) wilayah perairan kepulauan, serta 2.700.000 kilometer persegi (46,55%) adalah Zona Ekonomi Ekslusif. Luas wilayah dan jumlah pulau yang besar tersebut menyimpan sumber daya alam yang begitu besar dan beranekaragam baik di darat, di laut, di atas bumi maupun dalam perut bumi.
Namun demikian, fakta memperlihatkan pemanfaatan sumber daya perikanan belum maksimal memberikan dukungan terhadap penerimaan negara dan belum memberikan pendapatan yang signifikan bagi nelayan pada umumnya. Potensi perikanan yang melimpah tersebut baru dimanfaatkan sebesar 16% – 19,5% dari total potensi produksinya. Potensi ikan tangkap yang besar semestinya mampu menghasilkan nilai produksi sebesar Rp 2.500 triliun hingga Rp 3.000 triliun per tahun, namun faktanya hanya mampu dikelola dengan tambahan nilai sebesar Rp 90 triliun atau dapat dikalkulasi baru dikelola sebesar 7 (tujuh) persen, oleh karena itu promovendus meneliti dari aspek tata kelolanya dan bagaiman kolaborasinya antar aktor yang terlibat.
Dari fakta-fakta dan fenomena yang telah disajikan, merancang sebuah penelitian dengan menggunakan paradigma penellitian kualitatif dengan jenis pendekatan eksploratoris. Lokasi Penelitian antara lain di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder. Di Areal Nelayan Indramayu dan Rembang untuk wawancara dan observasi, serta di beberapa Kantor Informan untuk kegiatan wawancara dan pengumpulan data sekunder tentunya dengan mempertimbangkan Protokol Covid 19 secara ketat (karena penelitian lapangan dilaksanakan ketika masih dalam era PPKM), serta dengan mengoptimalkan pemakaian Teknologi Komunikasi dan Informasi untuk menggali dan mengungkap bagaimana fakta dimensi-dimensi Tata Kelola Kolaboratif (dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dampat dan adaptasi) di daerah-daerah yang berada di provinsi-provinsi terbanyak jumlah nelayannya (Jawa Tengah terbanyak pertama dan Jawa Barat terbanyak ketiga di Indonesia dalam hal ini di Rembang dan Indramayu)
Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa Tata kelola kolaboratif sektor kelautan dan perikanan sebagaimana ditunjukkan dari berbagai dimensi yang ada, tampak belum terkelola secara komprehensif pada seluruh indikator yang diteliti. Sehubungan dengan temuan yang disajikan, penelitian ini menggagas model tata kelola pemerintahan sektor kelautan dan perikanan khususnya sub sektor perikanan tangkap sebagai berikut:a.Dimulai dengan identifikasi terhadap fenomena global dan nasional di sub sertor perikanan tangkap.,b.Pemetaan dan identifikasi hubungan, posisi, peran saat ini dan potensi yang harus dikembangkan dari masing-masing aktor (penta helix) yang bila dikolaborasikan akan menjadi energi/sinergi yang luar biasa dalam optimalisasi/ pengembangan pendayagunaan sumber kekayaan alam perikanan tangkap.
Adapun fokus pengembangn adalah:
- Pengembangan kearifan lokal (revitalisasi sistem kerjasama antar pemangku kepentingan dengan semangat gotong royong).,
2.Pemberdayaan Semua Pemangku Kepentingan termasuk Pemerintah dan jajarannya .,
3.Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta sumber daya manusia yang berkualitas jasmani dan rohaninya .,
4.Penguatan daya dukung sumber daya bagi terlaksananya kolaboratif yang tidak hanya prosedural tetapi juga subtansial/esensial.,
5.Untuk ketiga dimensi tata kelola kolaboratif ini difokuskan adalah Pelibatan para pihak melalui model penta-helix yang mensinergikan lima aktor antara lain: pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, pusat penelitian dan pendidikan, dan media.,6.Terhadap hasil identifikasi tersebut dilanjutkan dengan penentuan kebutuhan daya dukung dari sumber daya yang memadai antara lain: sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.,7.Selanjutnya ditentukan batasan kewenangan para penyelenggara atau peran para pihak dan tanggungjawab dari hulu sampai hilir.
Kesimpulan hasil pembahasan penitian ini bahwasannya : a. Tata kelola perikanan tangkap perikanan tangkap saat ini belum memberikan kontribusi bagi penerimaan negara yang signifikan dan pendapatan nelayan yang tinggi disebabkan oleh karena tata kelolanya belum memenuhi dimensi-dimensi Tata Kelola Kolaboratif, yaitu Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi serta Dampak dan Adaptasi., b. Model alternatif tata kelola perikanan tangkap yang dapat memberikan perbaikan terhadap kelemahan tata kelola yang sekarang adalah tata kelola kolaboratif yang melibatkan semua aktor terkait dengan membentuk jaringan-jaringan melalui reformasi hukum dan kebijakan (legal and policy reform) merevitalisasi instrumen kerjasama/kontrak yang bersumber pada kearifan lokal untuk menggantikan relasi hirarkis berbentuk perizinan usaha seperti yang selama ini diterapkan. Simpulan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan reformasi hukum dan kebijakan (legal and policy reform) oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan nelayan sekaligus untuk memperbaiki manajemen penangkapan ikan di Indonesia.
Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Ibu Dr. Deti Mulyati, SH., MH., CN., kepada Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., MH., Saudara Dr. Didik Sasono Setyadi S.H., MH. telah berhasil mencapai prestasi studi yang patut dibanggakan, saudara juga berhasil menyusun konsep-konsep baru yang merupakan pengembangan dari teori-teori yang telah ada, Konsep-konsep baru tersebut merupakan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan yang semakin fungsional, adaptif dalam mengkritisi dan menyikapi fenomena pemerintahan yang berkembang sangat dinamis.
Saudara Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., MH., sebagai seorang Doktor dengan capaian prestasi dan studi yang telah sudara raih, serta ilmu yang saudara dapatkan selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, kini saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar yaitu tantangan untuk mendarmabhaktikan ilmu pemerintahan, wabil khusus ilmu tata kelola pemerintahan untuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut bagi kepentingan dan kemanfaatan rakyat, bangsa dan negara.
Kami beharap dan berpesan kepada Saudara agar dapat membuktikan segenap kemampuan profesional saudara di berbagai bidang. Menjadi insan profesional yang akademik dan akademik yang profesional, yang terus mengembangkan diri dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan, wabil khusus lagi ilmu tata kelola pemerintahan di sektor sumber daya alam. Jauhkanlah diri dari rasa berbangga diri yang berlebihan yang berujung pada kesombongan. Gunakanlah ilmu padi yang semakin berisi semakin menunduk, jadilah insan profesional yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Hadir dalam sidang terbuka Dr. Didik Sasono Setyadi, SH.MH., seluruh keluarga dan sahabat sahabatnya sekaligus mengucapkan selamat atas diraihnya gelat Doktor Ilmu pemerintahan IPDN , Ucapan selamat juga dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM, Semoga ilmu yang didapatkan Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., MH. Kepala Divisi Hukum, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), akan dapat bermanfaat untuk Masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Aamiin. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)
