Jakarata, aspirasipublik.com – Pada hari ini tanggal 6 April 2023 di kampus IPDN cilandak jakarta selatan merupakan hari yang paling bersejarah untuk Dr.Syamsul Aulia Rahman, S.STP, M. Si. Wakil Bupati Cilacap (2017 s.d 2022) dimana pada hari ini lulus dan berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke 193 dengan predikat sangat memuaskan. dengan judul disertasi ” Implementasi Kebijakan Public Private Partnership dalam Pengelolaan Sampah Refused Derived Fuel (RDF) di Kabupaten Cilacap”. Pelaksanaan sidang Terbuka yang dipimpin oleh Ibu Dr. Dety Mulyati, SH, MH, CN.dan didampingi oleh Direktur pasca sarjana Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si. mewakil atas nama Rektor IPDN Bapak Dr. Drs Hadi Prabowo, M.M.
Dengan tim promotor yang terdiri atas:1. Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D (Staf Sus Mendagri & Guru Besar IPDN)., 2. Dr. Drs. Hyronumus Rowa, M.Si. (Wakil Rektor I IPDN Bidang Akademik)., 3. Dr. Ika Sartika, MT. (Wakil Dir Pasaca Sarjana IPDN)., Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas:1.Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M. (Bapak Rektor IPDN)., 2. Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si (Dir Pascasarjana IPDN)., 3. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si (wakil direktur Pasca sarjana )., 4. Prof. Dr. Dahyar Daraba, M.Si (Guru Besar IPDN)., 5. Dr. Mansyur Achmad, M.Si. (Kaprodi pasca sarjana IPDN)., 6. Dr. Rachma Fitriati, M.Si., 7. Dr. Ir. Eko Budi Santoso, MT. 8. Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si.

Riwayat singkat Dr. Syamsul Aulia Rahman, S.STP, M. Si. dilahirkan di Cilacap, 30 November 1985, dari pasangan H. Imam Haryono dan Hj. Mumbasiroh, pernikahannya dengan dr. Ira Tanti Sartika, telah dikaruniai dua anak, yaitu: Muhammad Jagad Prawira Rachman dan Syafira Naraya Mahika Rachman. Riwayat Pendidikan: Dr.Syamsul Aulia Rahman, S.STP, M. Si. menempuh Pendidikan tingkat dasar di SD Negeri Tritih Wetan 01 dan lulus tahun 1998; selanjutnya bersekolah di SMPN 5 Cilacap dan lulus tahun 2001; SMAN 1 Cilacap lulus tahun 2004; STPDN dan lulus tahun 2008; melanjutkan studi di Pascasarjana Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Jenderal Sudirman lulus tahun 2016. Riwayat Pekerjaan: Dr.Syamsul Aulia Rahman, S.STP, M. Si. saat ini menjadi seorang wiraswasta akan tetapi pernah manjadi Pegawai Negeri Sipil dan juga menduduki jabatan politik dengan riwayat jabatan sebagai berikut:
1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Kedungreja Kab. Cilacap (2011 s.d 2013).,2. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah (2013 s.d 2016).,3. Wakil Bupati Cilacap (2017 s.d 2022). Pengalaman Organisasi dan Penugasan: 1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Cilacap 2021-2026.,2. Ketua Umum PBSI Cilacap 2017- Sekarang.,3. Anggota Hipmi Kabupaten Cilacap.,4. Anggota Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) 2020- sekarang.
Disertasi Dr.Syamsul Aulia Rahman, S.STP, M. Si. yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Public Private Partnership dalam Pengelolaan Sampah Refused Derived Fuel (RDF) di Kabupaten Cilacap”, secara faktual dilatarbelakangi oleh kondisi Kabupaten Cilacap yang merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbanyak ke dua di Jawa Tengah menjadikan salah satu permasalahan yaitu terkait dengan persampahan. Secara kewilayan Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 3 bagian yaitu Cilacap bagian Kota, Barat dan Timur. Cilacap bagian kota merupakan wilayah yang cukup padat penduduknya karena di bagian kota terdapat industri-industri besar di bidang energi dan bidang lainya yang hal tersebut menimbulkan kepadatan penduduk di wilayah perkotaan.
Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dan peluang potensi pemanfaatan pengelolahan sampah dengan teknologi RDF yang bisa dimanfaatkan oleh industri semen pada akhirnya membuat Pemerintah Kabupaten Cilacap membuat kebijakan untuk membuat proyek pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi RDF. Inti dari kebijakan yang dibuat adalah Public Private Partnership (PPP) karena untuk menjalankan pengolahan sampah RDF Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak bisa berjalan sendiri tetapi harus bermitra dengan pihak lain yang mau menerima hasil pengolahan RDF. Hasil pengolahan RDF masih berupa sampah yang memiliki nilai kalori yang bisa dimanfaatkan untuk poses pembakaran, akan tetapi kalau tidak ada yang memanfaatkan maka tetap akan menjadi sampah, sehingga pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Cilacap membuat kebijakan bekerjasama dengan badan usaha PT. SBI untuk dapat menjalankan proyek RDF.

Pada proses implementasi kebijakannya PPP dalam pengelolaan sampah RDF di Kabupaten Cilacap menemui banyak kendala sehingga tidak sesuai dengan target rencana waktu dan masih kurang optimal pada pelaksanaan proses implementasinya yang menurut penulis masih ada potensi kendala permasalahan yaitu biaya operasional RDF jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem sanitary landfill sehingga masing menambah beban APBD, sedangkan nilai jual hasil RDF belum memiliki nilai ekonomis yang tingga karena masih dihitung dari pengeluaran SBI dalam proyek RDF dan belum memiliki standar acuan harga yang dibuat oleh pemerintah. Keberlanjutan pengelolaan sampah RDF juga memiliki potensi masalah, karena hanya PT. SBI yang mau menerima hasil RDF, sedangkan industri yang memanfaatkan batubara masih banyak di Cilacap. Apabila hasil RDF tidak ada yang memanfaatkan maka hasil olahan RDF akan kembali menjadi sampah. Potensi permasalahan lainnya yaitu terkait masih adanya tenaga kerja yang dibiayai oleh PT. SBI untuk mengoperasionalkan RDF sehingga menurut penulis hal ini dapat dikatagorikan pemanfaatan aset daerah yang harus ada kontribusi tetap ke kas daerah. Oleh sebab itu, analisa implementasi kebijakan dipandang penting dilakukan untuk menemukan model implementasi baru guna meningkatkan pelaksanaan kerjasama. Selanjutnya hasil analisis ini akan memberikan pengayaan terhadap model implementasi PPP dalam pengolahan sampah RDF yang lebih optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif desktriptif dengan melakukan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumentasi segala hal yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sistem yang meliputi input, proses dan output untuk menjabarkan hasil analisis dan mencari faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan optimalisasi pelaksanaan PPP dalam pengeloaan sampah RDF di Kabupaten Cilacap.
Hasil Penelitian Dr.Syamsul Aulia Rahman, S.STP, M. Si. dan Manfaatnya : Berdasarkan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan dalam implementasi kebijakan public private partnership (PPP) dalam pengelolaan sampah RDF di Kabupaten Cilacap, yang pada akhirnya menjadikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah RDF tidak optimal tepat waktu dan terjadi banyak sekali dinamika permasalahan dalam implementasiannya dan berbagai potensi permasalahan lainnya. Dengan melakukan pendekatan secara deskriptif dengan menggunan teori Van Horn dan Van Metter penulis dapat digambarkana bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah RDF di Kabupaten Cilacap tidak berjalan optimal. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yaitu (1) RDF sebagai inovasi pengelolaan sampah, (2) Program Waste To Energy (WTE), (3) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama (4) kemampuan mengelola Refused Derived Fuel (RDF). Berdasarkan indikator sumber-sumber kebijakan yaitu faktor (1) sumber daya persampahan (2) sumber daya manusia (SDM) dan (3) sumber daya anggaran. Berdasrkan indikator kriteria badan pelaksana yaitu faktor Pemerintah Kabupaten Cilacap mendukung kerjasama pengelolaan sampah RDF dan Pabrik Semen PT. SBI mendukung pengelolaan sampah RDF. Berdasarkan indikator Kondisi ekonomi, sosial dan politik bahwa faktor dukungan Politik dan Sosial menjadi faktor pendukung, sedangkan faktor (1) kendala regulasi dan (2) perbedaan pandangan segi manfaat menjadi faktor penghambat. Berdasarkan indikator komuniasi dan sikap badan pelaksana bahwa faktor komunikasi dan sikap badan pelaksana menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan PPP dalam pengelolaan sampah RDF di Kabupaten Cilacap.

Mengacu pada Ansell & Gash (2007) bahwa dalam kepemimpinan fasilitatif maka aktor yang berperan dalam PPP Pengelolaan sampah RDF yaitu Pemerintah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian PUPR dan Program ESP3 Kerajaan Denmark. Berdasarkan berbagai aktor yang terlibat dalam proses yang menjadi aktor kunci adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap dan badan usaha PT. SBI. Kerena munculnya aktor lain karena ketidakmampuan terkait pembiayaan proyek RDF, sedangkan badan usaha PT. SBI menjadi aktor kunci karena satu-satunya industri yang memiliki pengalaman mengolah dan memanfaatkan RDF, karena kalau hasil dari RDF tidak ada yang memanfaatkan maka tetap akan menjadi sampah.
Proses pemilihan model public provate partnership dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap yaitu model kerjasama operasional (KSO) dan pengembangan SDM yang di dalamnya ada cost sharing operasional dan kerjasama pengembangan sumberdaya manusia yaitu transfer knowladge pengelolaan sampah RDF. Kendala utama dalam proses pemiliham model yaitu sumber daya anggaran pada badan usaha dan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perbedaan analisis dan pemahaman antara pemerintah yang memiliki tujuan service oriented sedangkan badan usaha memiliki tujuan profite oriented. Pemahaman terhadap regulasi aturan yang dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan pemahaman regulasi oleh badan usaha. Hasil jual RDF kepada badan usaha belum sesuai dengan keinginan Pemda untuk meningkatkan PAD.
Model implementasi kebijakan pengelolaan sampah RDF, berdasarkan analisis yang lebih mendalam dengan pendekatan sistem yaitu input, proses dan output belum berjalan secara optimal, bernilai ekonomis dan berkelanjutan dalam arti bisa ke depan lebih ditingkatkan optimalisasinya dengan melakukan sistem menejemen implementasi yaitu dengan menciptakan innovation (inovasi), komitmen contribution (kontribusi), penguatan regulation (regulasi), accountability (dipertanggungjawabkan), memiliki nilai sustanability (keberlanjutan) dan menguatkan nilai economic (ekonomis) atau INCREASE model.

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D (StafSus Mendagri &Guru besar IPDN) kepada Dr.Syamsul Aulia Rahman, S.STP, M. Si. Saudara Dr.Syamsul Aulia Rahman, S.STP, M. Si. dengan prestasi studi ini, dan dengan ilmu yang saudara dapatkan selama mengikuti perkulihan di Progam Studi Ilmu Pemerintah, Institut Pemerintah Dalam Negeri, kini Saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih berat. Artinya, langkah Panjang Saudara di dunia keilmuan untuk mendarma-baktikan ilmu pemerintah tersebut bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kami berharap dan berpesan kepada Saudara, agar dapat membuktikan segenap kemampuan professional Saudara di bidang yang anda geluti, serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu pemerintah pada khususnya. Jauhkan rasa bangga yang berlebihan dan berujung pada kesombongan, gunakan ilmu padi “semakin berisi akan semakin menunduk”, jadihlah insan professional yang bertakwa, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Ucapan seamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko susilo Raharjo Watimena, S.PdI., MM, Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara indonesia tercinta. (JSR Watimena @RR Watimena)