Nusa Tenggara Barat, aspirasipublik.com – Dalam rangka Menyambut dan mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang, Panitia Pengawas Pemlihan Umum Kecamatan Lembar Lombok Barat Berkolaborasi Dengan Seluruh Lapisan Masyarakat Dalam Deklarasi Piagam Pandan Wangi Tolak Politisasi Sara 2024 Mendatang, Deklarasi tersebut bertajuk Tolak Politisasi Sara yang di gelar di Taman Wisata Pandan Wangi Desa Mareje Timur (10/12/2022).
![](https://www.aspirasipublik.com/wp-content/uploads/2022/12/Panwaslu-Kecamatan-Lembar-Lombok-Barat-Berkolaborasi-dengan-Seluruh-Lapisan-Masyarakat-Sukseskan-Pemilu-dan-Pilkada-2024-dalam-Deklarasi-Piagam-Pandan-Wangi-Tolak-Politisasi-Sara-2.jpg)
Pada acara tersebut diadakan pernyataan sikap oleh peserta yang hadir untuk sama-sama menyepakati poin penting sebagai kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Pandan Wangi dan ditandatangani oleh seluruh peserta. Adapun isi dari PIAGAM PANDAN WANGI itu adalah Menolak Politisasi Sara dengan uraian lanjutan “Atas Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kami atas nama masyarakat di Kecamatan Lembar menyatakan dengan sepenuh hati akan merawat kebhinekaan dan menolak politisasi sara demi Pemilu dan Pemilihan yang Damai serta Keutuhan NKRI.” Isi deklarasi itu dibacakan secara serentak yang di pandu oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Lembar, Abdurrasid, selaku Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas.
Basriyadi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengatakan bahwa kegiatan itu bagian dari cara Bawaslu dalam mensosialisasikan keberadaan Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan pemilihan, sehingga masyarakat dapat bersama-sama dengan Bawaslu mengawasi setiap tahapan pemilu ataupun pemilihan di 2024 mendatang. “Terkait dengan isu sara harus dihilangkan dalam pemilu, ini tidak boleh ada, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan aman.” Ungkapny.
Sementara itu, Amri Frihatin mengatakan bahwa dinamika sosial dan kemasyarakatan di desa yang majemuk dan multicultural, sangat rentan untuk menjadi sasaran oknum-oknum politik menggunakan sentiment SARA yang mengakibatkan pelaksanaan pemilu yang tidak kondusif untuk itu kita gagas deklarasi ini . “Maka kami PANWASLU Kecamatan Lembar akan terus bersinergi dengan Pemerintah Desa khususnya di kecamatan Lembar dalam mewujudkan komitmen menciptakan Pemilu yang damai, aman dan bebas dari hoaks dan ujaran kebencian.” kata Amri Frihatin Selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
![](https://www.aspirasipublik.com/wp-content/uploads/2022/12/Panwaslu-Kecamatan-Lembar-Lombok-Barat-Berkolaborasi-dengan-Seluruh-Lapisan-Masyarakat-Sukseskan-Pemilu-dan-Pilkada-2024-dalam-Deklarasi-Piagam-Pandan-Wangi-Tolak-Politisasi-Sara-3.jpg)
Pada acara tersebut hadir sejumlah komisioner Bawaslu Lombok Barat, para staf, unsur Camat Lembar, Polsek Lembar, Danposramil Lembar, para tokoh agama dan masyarakat dari Umat Muslim dan Budha, tokoh pemuda, sejumlah ormas, para Kepala Desa di Kecamatan Lembar, mahasiswa, unsur media, tokoh pemuda dan perempuan dan masyarakat setempat dan Bawaslu Lombok Barat diacara itu juga menyerahkan Piagam Pandan Wangi ke empat Kepala Desa; Desa Mareje, Desa Mareje Timur, Desa Sekotong Timur dan Eyat Mayang.
Menurut saya Dr Joko Susilo Raharjo Watimena wartawan Aspirasi Publik selaku unsur media dan saya sendiri selaku masyarakat lembar lombok barat , sangat mendukung pernyataan sikap seperti yang dilakukan oleh PANWASLU Kecamatan Lembar ini semoga pernyataan seperti ini bisa dijadikan contoh dan tauladan untuk PANWASLU Kecamatan di seluruh indonesia sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang akan berjalan dan sukses karena baru satu satunya di Dunia yang melaksanakan pemilu dan pilkade secara serentak yang terdiri dari 34 provinsi ditambah 3 provinsi baru diwilayah papua menjadi 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia belum ditambah pemekaran papua.”mari sama sama kita sukseskan penyelenggaraan ini mengedepankan politik adu ide dan gagasan yang menyehatkan demokrasi di Indonesia Tolak Politisasi Sara 2024 Mendatang.” (JSR Watimena @Hendra Kusumawati)