Oleh. Nana Nasyika
Dalam konteks pemerintahan, mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari hak PNS artinya setiap PNS dapat memilih untuk melakukan perpidahan baik itu antar jabatan maupun antar instansi pemerintahan dengan mendasari Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Dalam peraturan tersebut pengertian mutasi adalah perpindahan tugas antar instansi baik itu instansi pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Dari segi tujuan mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Sedangkan dilihat dari segi kepentingan PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Beberapa hal yang tersebut menjadi dasar pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dalam menyusun kebijakan Mutasi.
Sebagai daerah otnom, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menarik perhatian dalam membentuk kebijakan perpindahan PNS khususnya untuk pindah masuk PNS ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menuangkanya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang perpindahan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa TImur. Peraturan tersebut mengatur perpindahan PNS masuk maupun keluar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur seolah memberikan konsekuensi terhadap PNS yang memilih untuk pindah tugas ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. KBBI mengartikan konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan yang artinya bahwa akan ada dampak dari perbuatan yang dilakukan. dKonsekuensi yang diberikan atas pindah masuk PNS ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertuang pasal 11 peraturan tersebut bahwaPNS yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mendapatan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) selama satu tahun dan akan diberikan TPP pada tahun ke 2 hingga ke 5 sebesar 30% dari ketentuan. Selain itu konsekuensi yang didapat diberikan kelas 6 dalam jabatan dan naik kelas jabatan setelah 3 tahun melalui uji kompetensi. TPP dan Jabatan merupakan hak dari PNS, dari ketentuan diatas seolah hak PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur direnggut oleh peraturan ini.
Ada 2 yang menjadi poin sebagai konsekuensi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu pemberian tunjangan dan kedudukan jabatan terhadap PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Padahal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 21 menjelaskan bahwa hak PNS adalah sebagai berikut: 1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2) cuti; 3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4) perlindungan; dan 5) pengembangan kompetensi. Poin 1 menerangkan bahwa PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang artinya bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, PNS juga berhak mendapatkan Tunjangan dan Fasilitas. Jelas sekali peraturan yang telah dituangkan terkait gaji, tunjangan dan fasilitas yang menjadi hak PNS. Selanjutnya terkait kedudukan jabatan PNS termasuk dalam manajemen PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Jabatan sebagai bentuk kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak setiap PNS. Dari penjelasan tersebut memiliki makna bahwa setiap orang yang telah memiliki status sebagai PNS akan secara otomatis memiliki jabatan dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawab sebagai PNS.
Dengan adanya konsekuensi kebijakan tersebut maka dilakukan analisis kebijakan dimana menurut pengertian yang diungkap Harold D. Laswell, William N, Dunn bahwa analisis kebijakan adalah suatu aktivitas menciptakan tentang proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab-akibat dan kinerja kebijakan dalam program publik. Dari perspektif analisis kebijakan pindah masuk PNS pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang perpindahan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur bukan menjadi konsekuensi untuk PNS yang pindah masuk, lebih jauh lagi akibat yang dihasilkan pada kesejahteraan kepada PNS. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, PNS juga berhak mendapatkan Tunjangan dan Fasilitas. Dari hal tersebut dapat diasumsikan juga bahwa kebijakan pindah masuk PNS bukan hanya sekedar konsekuensi tapi lebih dari pemberian punishment. Punishment berasal dari bahasa Latin, yaitu punire yang memiliki arti memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan kesalahan, berbuat kejahatan atau pelanggaran dalam masalah ganjaran dan hukuman. Dengan artinya jika memilih untuk pindah masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan memiliki konsekuensi tidak menerima hak-hak sebagai PNS tetapi akan diberikan hukuman untuk tidak diberikan hak-hak sebagai PNS.
Jika dibandingkan dengan aturan punishment untuk PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya baik itu daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Peraturan disiplin PNS pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 126 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatur tentang penjantuhan hukuman disiplin PNS, menjelaskan punishment untuk PNS yang melakukan pelanggaran disiplin lebih manusiawi. Pada pasal 13 menjelaskan penjatuhan hukuman pada tingkat ringan yakni teguran lisan diberikan TPP 90% dari besaran, teguran tertulis diberikan 80% dari besaran dan pernyataan tidak puas mendapatkan 70% dari besaran. Selanjutnya dijelaskan juga penjatuhan hukuman pada tingkat sedang yakni penundaan gaji berkala 1 tahun dan diberikan TPP 80%, penundaan kenaikan pangkat dan diberikan TPP 70%, serta serta penurunan pangkat setingkat selama 1 tahun dan diberikan TPP 60%. Sedangkan hukuman pada tingkat berat yakni penurunan pangkat selama 3 tahun dan diberikan TPP 50%, pemindahan dalam rangka pemindahan jabatan dan diberikan TPP 40% serta pembebasan jabatan dan tidak mendapatkan TPP. Perbandingan dapat digambarkan pada tabel berikut:
Dari perbandingan yang telah diutarakan antara peraturan Perpindahan dan Peraturan Disiplin PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur diatas, membentuk stigma bahwa perpindahan masuk PNS ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan punisment seolah peraturan tersebut merenggut hak dari PNS yang masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jelas sekali bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, PNS juga berhak mendapatkan Tunjangan dan Fasilitas.
Jika yang mendasari dari terbentuknya peraturan tersebut adalah untuk membatasi pindah masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bisa diperketat dalam proses uji kompetensinya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), mengamanatan dalam manajemen PNS menggunkan sistem merit yang didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Dalam Wikipedia menjabarkan diskriminasi merupakan suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Sedangkan, status PNS baik PNS yang pindah masuk maupun tidak seharusnya sama sama sebagai PNS yang menjalankan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau ada pembeda dan adanya uapaya membangun sebuah gap akan berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial antar PNS khususnya PNS pindah masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta akan menimbulkan ketidakadilan terhadap hak PNS.
Pemerintah Jawa Barat juga sebagai daerah otonom memiliki aturan mutase PNS dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi PNS Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa dalam Penyelenggaraan Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dengan prinsip Sistem Merit berbasis Manajemen Talenta melalui strategi Akuisisi Talenta PNS yang meliputi: 1) mutasi berbasis Akuisisi Internal; dan 2) mutasi berbasis Akuisisi Eksternal. Perpindahan masuk ke Pemrintah Provinsi Jawa Barat masuk dalam mutase berbasis Akuisisi Eksternal dilaksanakan dengan tujuan melakukan sinkronisasi kebutuhan talenta pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan minat dan profil PNS yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Daerah Provinsi melalui pemenuhan formasi jabatan kosong/target yang diperlukan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan. Dalam peraturan tersebut artinya perpindahan masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mendapatkan konsekuensi, punishment ataupun adanya diskriminasi kepada PNS. Karena prinsip mutasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan berpegang pada sistem merit ntuk menjamin tersedianya kebutuhan PNS yang tepat, berkualitas, dan profesional, dilakukan analisis jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta berdasarkan pemetaan talenta, penetapan kelompok rencana suksesi serta pencarian talenta, guna mengakselerasi pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Jawa Timur dapat studi banding dengan pemerintah daerah lain dalam mengelola manajemen PNS khususnya pada pindah masuk PNS ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tanpa memberikan knseuensi ataupun punishment hingga adanya diskriminasi kepada PNS yang melakkukan pindah masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan berpegang pada sistem merit bisa menjadi pedoman dalam manajemen PNS terutama pindah masuk PNS ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tetap memberikan hak kepada PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan,
