Jakarta, aspirasipublik.com – Pada hari ini, Kamis tanggal 21 April 2022 bertempat di Gedung Pasca sarjana lantai tiga Kampus IPDN Cilandak Jakarta Selatan Dr. Suprapto Sastro Atmojo, SPd, M.Si Wakil Sekjen PWI Raih Gelar Doktor Ke-164 Ilmu Pemerintahan IPDN dengan judul Disertasi : “Budaya Pemerinthan dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta” predikat Sangat memuaskan ,Ujian Promosi Doktor yang dilakukan selama dua jam dari pukul 09 .00 sampai pukul 11.00, yang pelaksanaan sidangnya dipimpin oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si. Mewakili atas nama Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, MM., dengan Tetap melakukan protokol kesehatan, Penguji hadir langsung dan melalui daring, Komisi Promotor yang terdiri atas: Prof. Muchlis Hamdi, MPA., PhD. (Promotor)., Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. (Co-Promotor)., Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM. (Co-Promotor).
Penelaah dan Penguji yang terdiri atas:1. Dr. Hadi Prabowo, MM. (Rektor IPDN)., 2. Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si .(Direktur Pasca Sarjana Program Doktoral)., 3. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., 4. Dr. Mansyur Achmad, M.Si., 5. Dr. Ismail Nurdin, M.Si., 6. Dr. Ika Sartika, MT., 7. Dr. Ir. Dedeh Maryani, MM., 8. Dr. Dra. Rina Martini, M.Si.
Riwayat singkat Dr. Suprapto Sastro Atmojo, SPd, M.Si., Dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Cilacap, Jawa Tengah, 8 Maret 1970, sebagai anak Ke-12 dari 13 (tiga belas) bersaudara. Ayah almarhum Sastro Atmojo dan Ibu, almarhumah Sumarni. Promovendus adalah suami dari Yeni Sri Nuswandani SAP dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu:1. Muhammad Galih Pratama, SE., Lintang Dwi Permatasari.,
Dr. Suprapto Sastro Atmojo, SPd, M.Si memulai pendidikan formal di SDN Rawajaya 1, Cilacap, Tamat 1983., SMPN 224 Jakarta, Tamat 1986.,STMN 1 Jakarta, Tamat 1989., Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang (IKIP Padang) tamat 1993., Program MMDP Prasetiya Mulya Business School (2007-2008)., Pascasarjana (S2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) IPDN Tamat 2013 dengan yudisium Cum Laude., Program Doktoral (S3) Ilmu Pemerintahan IPDN (2015-2022).
Riwayat Pekerjaan: Dosen Universitas Dharma Nusantara Cengkareng Jakarta 1993-1994., Dosen di Institut STIAMI Jakarta (2015-sekarang)., Wartawan Harian Pos Kota 1994-1999., Wartawan Harian Warta Kota dan Wartakotalice.com (Kompas Gramedia) 1999-sekarang.
Jabatan yang pernah diemban wakil editor, editor, Assitant Managing Editor, Manajer Konten Digital, dan Editor Senior.
Karya Tulis (Buku)., Sosok DPRD DKI 2004-2009, terbit 2004 (penulis)., Ngepit ke Kota Tua, terbit 2009 (editor)., Selayang Pandang PWI Jambi, terbit 2012 (editor)., Rakyat Tak Percaya Parpol (Plus Minus Pilgub DKI Jakarta), terbit 2013 (penulis)., Di Balik Berita SARA, terbit 2014 (penulis, diambil dari materi tesis)., Inspirator Perubahan Jakarta, terbit 2014 (penulis)., Menyongsong Kepemimpinan Nasional Pro Rakyat, terbit 2014 (salah satu penulis)., Menjadi Jurnalis Andal, terbit 2015 (editor)., Jurnalisme Pariwisata, terbit 2019 (salah satu penulis)., Buku Dewan Pers, terbit 2019 (salah satu penulis).
Aktivitas Organisasi Profesi:Direktur Penerbitan Buku PWI Pusat 2008-2013., Ketua DPW Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang (FT UNP) Wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat (Jabodetabek Plus) 2015-2019, 2019-2023., Caretaker Ketua PWI Maluku 2020-2022., Wakil Sekjen PWI Pusat 2018-2023., Ketua Masyarakat Pers Pemantau Pemilu PWI (Mappilu-PWI) 2020-2025., pemegang kartu Press Card Number One yang diserahkan di hadapan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional 2022, penyandang sertifikasi kompetensi utama, dan juga seorang asesor/penguji nasional Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Disertasi Dr. Suprapto Sastro Atmojo, SPd, M.Si yang berjudul “Budaya Pemerinthan dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta” dengan menggunakan teori E-Givernment Richard Heeks (2006), Budaya Pemerintahan (Ndraha, 2011), Paradigma Birokratik (Indrajit, 2016), dan Budaya Digital (Don Tapscott, 2009) sebagai pisau analisis untuk menganalisa masalah budaya pemerintahan dalam pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta.
Dr. Suprapto Sastro Atmojo, SPd, M.Si menggunakan Paradigma Birokraktik untuk mengungkap nilai-nilai budaya yang menghambat pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta dari aspek oritentasi, proses organisasi, prinsip manajemen, kepemimpinan, gaya komunikasi, serta prinsip dan model service delivery. Teori Don Tapscott untuk menganalisis nilai-nilai budaya digital yang sesuai dengan pelayanan publik berbasis E-Government (digital). Dibantu dengan Soft System Metodhology (SSM),
Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian deskriptif dan untuk permodelan menggunakan Soft System Metodhology (SSM). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pengolahan dan analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi. Lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr Suprapto Sastro Atmojo, SPd, M.Si, telah berhasil mengungkap hal-hal sebagai berikut:
- Pada aspek orientasi, pelayanan publik yang telah 100 persen berbasis E-Government (digital) dalam praktiknya masih memberlakukan jam kerja konvensional (kantor) atau office hour, pukul 08:00-16:00. Sebagian masyarakarat juga masih mengajukan pelayanan secara manual dengan cara mendangi 316 service point, dan sejumlah pelayanan masih lamban atau melebihi batas waktu yang ditentukan, seperti layanan IRK dan IMB. Meski demikian, dibandingkan ketika era pelayanan masih 100 persen manual, kondisi pelayanann saat ini sudah relatif lebih baik.
- Proses organisasi masih hierarkis, terbagi secara sempit sesuai fungsi, dan departementalisasi sehingga sejumlah pelayanan menjadi terkotak-kotak. Untuk mengurus satu jenis pelayanan, seperti Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM), warga seperti dipingpong karena harus mendatangi kantor TPU, kantor Dukcapil Kelurahan, dan PTSP. Sistem pelayanan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah berbasis digital, belum terintegrasi dengan sistem pelayanan Dukcapil dan sistem pelayanan PTSP. Koordinasi antara petugas PTSP dan dinas teknis juga belum sepenuhnya berbasis digital, sehingga memperlambat proses pelayanan.
- Prinsip manajemen kaku dan mengandalkan aturan dan mandat sehingga pelayanan minim inisiatif. Petugas di lapangan atau pada tingkat kecamatan dan kelurahan, kurang berani mengambil terobosan kebijakan ketika menghadapi berbagai persoalan atau mendapat keluhan warga terkait pelayanan. Mereka selalu beralasan bahwa aturan yang dibuat Dinas PMPTSP seperti itu, sehingga tidak berani membuat terobosan. Contohnya adalah pelayanan IRK/IMB rumah tinggal yang semuanya harus diunggah atau dikerjakan oleh petugas AJIB setelah ada surat edaran kepala DPMPTSP. Di samping itu, pengukuran tanah yang semula dikerjakan oleh juru ukur PTSP, sekarang dikerjakan pihak swasta (anggota ISI) dan warga dibebani biaya. Aturan baru ini banyak dikeluhkan/diprotes warga atau biro jasa karena menambah jalur, menambah pengeluaran/biaya, dan menghambat proses. Para kanit PTSP di kecamatan/kelurahan paham bahwa penyebabnya adalah surat edaran tersebut, tetapi mereka tidak berani membuat terobosan dan mengizinkan warga langsung menggungah permohonan sendiri dan pengukuran kembali dilakukan oleh juru ukur PTSP.
- Gaya kepemimpinan di mata para staf/pelaksana masih mengedepankan command and control. Pegawai tidak berani memberikan masukan atau mengkritik kebijakan-kebijakan baru yang disampaikan pimpinan karena sosialisasi kebijakan lebih banyak bersifat satu arah. Akibatnya kreativitas rendah dan inovasi tidak banyak terjadi di tingkat kelurahan dan kecamatan.
- Komunikasi tidak berjalan efektif dan tidak bersifat interaktif serta lambat respons. Tidak ada fasilitas chat yang real time di website pelayanan, sehingga menyulitkan warga yang akan bertanya langsung ketika menemui masalah saat menggunggah berkas atau belum paham persyaratan. Meski demikian, channel communication atau saluran komunikasi yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah cukup banyak, yaitu 13 saluran komunikasi. Hanya saja, perlu disiapkan petugas yang bisa melayani secara real time. Warga masyarakat sering kali membandingkan saluran komunikasi di Pemprov DKI dengan layanan komunikasi e-commerce yang dikelola swasta yang bisa merespons complain secara cepat.
- Pelayanan publik di Jakarta telah 100 persen dilakukan secara digital. Meski demikian, dalam praktiknya masih terjadi layanan face to face (interaksi fisik), warga pemohon menyerahkan dokumen kertas kepada petugas, dan masih terjadi anteran di lokel-loket pelayanan. Contohnya dalam pelayanan IPTM, pelayanan Dukcapil, dan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk pelayanan SIP dokter dan bidan. Praktik seperti ini terjadi karena pemberi layanan dan penerima layanan belum bisa meninggalkan kebiasaan lama atau budaya konvensional. Warga maunya datang langsung bertemu petugas di bagian pelayanan dan menyerahkan dokumen fisik. Pelayanan publik juga masih menggunakan standar yang sama (seragam), belum bersifat kustomisasi atau sesuai kebutuhan warga masyarakat.
- Dalam penelitian ini juga dikembangkan Model Budaya Pemerintahan Baru atau budaya pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai budaya digital yaitu kecepatan, integritas, kolaborasi, inovasi, kustomisasi, trust, dan didukung oleh faktor pendorong (drivers) kepemimpinan digital. Penerapan model budaya pemerintahan baru tersebut diyakini akan mendukung pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta. Nilai trust dari pemberi layanan dan penerima layanan menjadi pengikat terhadap lima nilai budaya digital lainnya. Artinya, tanpa adanya nilai trust, budaya pemerintahan baru belum sepenuhnya bisa mendukung pelayanan publik berbasis E-Government. Kepemimpinan (leadership) menjadi faktor pendorong utama (drivers) penerapan budaya pemerintahan baru tersebut.
- Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi Provinsi DKI Jakarta tentang budaya pemerintahan baru untuk mendukung Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga diharapkan bisa berkontribusi bagi pengembangan Ilmu Pemerintah, khususnya berkaitan dengan Budaya Pemerintahan.
Novelty atau temuan dalam penelitian Dr. Suprapto Sastro Atmojo, SPd, M.Si ini adalah satu nilai budaya digital, yaitu trust dan satu faktor pendorong (drivers) yaitu leadership atau kepemimpinan serta satu Model Budaya Pemerintahan Baru. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dan dukungan empiris di bidang pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik berbasis E-Government.
Nasehat Akademik yang disampaikan oleh ketua promotor Prof. Muchlis Hamdi, MPA., PhD. kepada Dr Suprapto Sastro Atmojo, SPd, M.Si, dengan prestasi studi ini serta dengan ilmu yang Saudara dapatkan selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, mulai saat ini Saudara di hadapkan pada tantangan yang lebih besar sekaligus tuntutan tanggung jawab yang lebih berat. Saudara akan melalui langkah panjang di dunia keilmuan untuk mendharma baktikan ilmu pemerintahan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kami berharap sekaligus berpesan kepada Saudara agar dapat membuktikan segenap kemampuan profesional Saudara di berbagai bidang dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pemerintahan pada khususnya. Amalkan ilmu itu agar terus berkembang, seperti kata Sufyan ats-Tsauri: “Ilmu menuntut amalan. Kalau diamalkan, ilmu itu akan menetap, namun kalau tidak, dia akan hengkang.” Jauhkanlah rasa bangga yang berlebihan, namun sebaliknya gunakanlah prinsif padi, semakin berisi semakin merunduk. Jadilah insan profesional yang selalu bertaqwa dan selalu bermanfaat bagi orang lain.
Turut hadir menyaksikan sidang promosi Doktor Suprapto Sastro Atmojo, SPd, M.Si, adalah Prof. Dr. Hj. Syliviana Murni SH, M.Si, Anggota DPD RI ,Rekan rekan program Doktor Angkatan 3,kawan kawan sepekerjaan di Media ,Anak dan Istri .ucapan selamat dari Pimpinan Redaksi Media Aspirasi Publik Oberlin Sinaga, SH., SE., MM.(yang sedang menyelesaikan Program Doktor IPDN) dan Dr Joko Susilo Raharjo Watimena S.Pdi, MM. berserta seluruh perwakilan media Aspirasi publik di seluruh Indonesia .(Oberlian Sinaga & JSR Watimena)
