Depok, aspirasipublik.com – Anggota DPRD Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022 yang berlangsung secara virtual pada Jumat (11/2/2022).
Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad Yusufsyah Putra, memimpin langsung rapat paripurna dan menyampaikan hasil reses masa sidang pertama tahun 2022. Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, serta tujuh fraksi menyampaikan laporan hasil reses. Diantaranya, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.
Adapun laporan dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan dalam rapat ini terkait aspirasi dan pengaduan dari masyarakat selama kegiatan reses anggota kami yang telah dilakukan pada tanggal 27, 28, dan 31 Januari 2022.
BIDANG PEMERINTAHAN
1. Pemerintah Kota Depok harus segera memperbaiki data warga miskinnya. Baik yang menerima PKH, penerima bantuan non tunai
dan warga miskin yang belum menerima bantuan apa-apa, karena terbukti dilapangan banyak yang tampak seperti salah sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Termasuk masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan KIS dan KIP tetap sulit mendapatkannya.
2. Bantuan sosial yang tidak terealisasi dengan baik dan tidak tepat sasaran, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan pihak Ketua Lingkungan setempat.
3. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya Kartu KDS, Fraksi PDI Perjuangan meminta informasi secara transparan bagaimana mekanisme mendapatkan KDS tersebut, terlampir surat fraksi kami yang mempertanyakan terkait dengan transparansi KDS.
BIDANG INFRASTUKTUR
1. Dinas PUPR diharapkan memperhatikan titik-titik banjir yang harus diatasi dan juga memperhatikkan jalan-jalan dan saluran-saluran air yang harus diperbaiki dan dibangun, agar kerusakan tidak semakin parah, khususnya turapan yang membutuhkan dana BTT mendesak
2. Masyarakat Kelurahan Pasir Putih membutuhkan kepastian lokasi yang terdampak longsor akibat gunung sampah dan butuhnya normalisasi Kali Pesanggrahan dan relokasi bagi warga yang terdampak longsor.
3. Dinas DLHK agar memperhatikan sampah-sampah yang masih dibuang sembarang tempat, dengan melakukan koordinasi bersama dengan pengurus RT dan RW, sehingga solusi sampah dapat diatasi dari lingkungan terkecil. Bagaimana status pembuangan sampah ke Nambo? sejauh ini banyak masyarakat sekitar Cipayung yang merasa sangat terganggu dengan menggunungnya sampah.
BIDANG PENDIDIKAN
1. Diharapkan penambahan pembangunan-pembangunan SMP dan SMA Negri diwilayah Kota Depok yang padat penduduk, bila perlu di tiap Kelurahan adanya SMP dan SMA Negri mengingat salah satu syarat PPDB adalah sistem zonas
2. Sukseskan Program Wajib Belajar 12 tahun dengan salah satunya, jangan ada lagi ijazah yang tertahan terutama disekolah-sekolah swasta (karena orangtua murid belum melunasi biaya-biaya pendidikan disekolah tersebut).
3. Masih terbatasnya PTM tetap menjadi perhatian pemerintah untuk membantu proses belajar siswa.
BIDANG KESEHATAN
1. Pembangunan Posyandu disetiap wilayah kelurahan sangat diharapkan masyarakat sekitar, karena masih banyak RW yang belum mempunyai posyandu, tetapi tidak memiliki lahan fasosfasum.
2. Puskesmas di Kota Depok menjadi Puskesmas yang melayani 24jam disemua kecamatan, agar menjadi perhatian. 3. Peningkatan pelayanan untuk pasien yang menggunakan BPJS atau KIS. 4. Agar dipermudah ketika pasien sakit menggunakan Bansos. 5. Sosialisasi untuk warga yang belum memiliki BPJS atau KIS supaya tidak dipersulit untuk pengurusannya.
BIDANG EKONOMI
1. Pemerintah Kota Depok agar memberikan peluang usaha bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomian bagi masyarakat Kota Depok
2. Pemerintah perlu membentuk Koperasi dan UMKM disetiap kelurahan yang ada diwilayah Kota Depok.
3. Kedepannya harus diberdayakan UMKM yang berasal dari warga, dan dipermudah untuk pendaftaran UMKM online.
BIDANG SOSIAL
1. Belum berjalannya muskel secara rutin sehingga RT RW tidak bisa mengusulkan nama-nama yang akan masuk dalam DTKS.
2. Bantuan kepada penyandang disabilitas terutama anak-anak masih sangat kurang perhatiannya.
Kami Fraksi PDI Perjuangan juga terus menghimbau untuk kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, dimana sekarang ini angka penyebaran virus Covid Omicron melambung pesat. (Patrick)
