Sintang – Kalbar, aspirasipublik.com – Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Kab. Sintang Kalimantan Barat membawa Lima menteri Kabinet nya adalah suatu bentuk kerja dan mendengarkan serta menuntaskan jeritan Rakyatnya khususnya Masyarakat yang terkena musibah banjir di beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.
Bencana Banjir yang terjadi kali ini adalah yang terburuk sejak lima tahun belakangan ini ungkap Sutarmidji dikutip pernyataan Gubernur Kalbar baru baru ini di keterangan persnya.
Ketua Lembaga Investigasi Negara Perwakilan Daerah Kalbar telah mendapat jawaban nya ungkap Ketua melalui kepala Divisi Lingkungan Hidup Fadli kepada media. Tingginya curah hujan dan besarnya volume air yang dikirim dari hulu sungai kapuas akibat tidak ada lagi hutan serta tanaman untuk serapan air hujan dihulu dan sepanjang jalur sungai.
Banjir adalah sumbangan dari perbuatan perusakan hutan sebagai ekosistem yang menjaga Naturalisasi alam setiap tahun berkurang ungkap Ketua Lembaga Investigasi Negara Kalbar melalui Fadli.
Seluruh mata marilah kita lihat dan baca pemberitaan media begitu gencarnya menyuarakan kerusakan hutan yang terjadi secara besar – besaran imbuh Ketua Lembaga Investigasi Negara kegiatan perusakan jutan sudah sangat serius yang terjadi dan secara sengaja dan corporasi di wilayah Kalimantan Barat.
Penyumbang banjir itu adalah penebangan hutan tropis diwilayah Kalbar untuk Perkebunan sawit dan Tambang ungkap Ketua Lembaga Investigasi Negara Kalbar.
Dari beberapa kali pertemuan dengan Instansi terkait dan APH Kalbar Kami bersama media sekalbar di Kota Pontianak sudah sering berdiskusi dan memberi masukan secara fakta ungkap Ketua Lembaga Investigasi Negara Kalbar.
APH di Kalbar khususnya dalam tahun 2021 sudah sering melakukan penertiban kegiatan Tambang Ilegal yang beraktivitas di seluruh Kabupaten diKalbar dan bahkan sekarang masih berjalan proses hukumnya tapi hal itu tidak juga membuat jera para pelaku Pertambangan ilegal di Bumi Khatulistiwa ini ungkap Ketua Lembaga Investigasi Negara Kalbar.
Pihak terkait Dinas Pertambangan dan Dinas Perkebunan serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah disambangi perihal masalah besar ini secara langsung ke ruang kerja masing masing kami hanya dihadapkan kepada Kepala Seksi dan pejabat level bawah yang tidak dapat membuatbkeputusan dan kebijakan ungkap Ketua.Dalam pertemuan secara bersamaan di Press rilis di Mapolda Kalbar antara APH Polda Kalbar dan Dinas Pertambangan serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup kedua dinas ini hanya diwakili oleh pejabat setara Kèpala seksi dan jawaban yang diberikan dalam beberapa penyampaian informasi dan wawancara hanya secara simpel dan tidak tepat sasaran ketika itu di Hadiri Rudi kasi dari Dians Lingkungan Hidup. Ketua Lembaga Investigasi Negara Kalbar juga telah berusaha mencari keberadaan Inspektur tambang melalui Dinas pertambangan hingga berita ini diangkat belum berhasil bertemu dan juga untuk bertemu dengan Kepala Dinas sungguh sangat sulit setidaknya ini lah yang harus diperhatikannoleh Kementrian Aparatur Negara serta Pihak Kementrian terkait dalam menempatkan Kepala Satuan kerja ke daerah yang bisa sinergi dan berkomjnikasi baik dengan para kepala daerah untuk kesamaan tugas walau beda anggaran.
Transparansi kegiatan yang nihil diinformasikan oleh Dinas dari kementrian yang ada di Kalbar tidak ada sama sekali ungkap Ketua Investigasi Negara Kalbar. Baru – baru ini media di Kalbar sering memberitakan Banjir, dan pertambangan liar serta pihak perusahaan yang beroperasional tanpa memperhatikan lingkungan hidup tapi tidak ada respon sama sekali dari Kepala Dinas dari Kementerian yang tidak dipimpin dibawah kepala daerah sungguh disayangkan Sikap para pemangku kekuasaan dinas kementrian di Kalbar yang tidak sinergi dengan Pemimpin di Provinsi Kalimantan Barat selama ini. Dalam hal pembiaran dan kerja yang minim informasi kepada masyarakat serta tidak adanya komunikasi dengan para Kepala Daerah tidak menutup kemungkinan merupakan proyek asal asalan dan sudah ada beberapa kontraktor dari perkerjaan seperti di Dinas Balai wilayah di Kementrian Lingkungan hidup berupa penanaman kembali hutan lindung menjadi tersangka di APH dan ditahan di Lapas karena minimnya dan program asal asalan dari Dinas yang berada di Kalbar.
Tidak berfungsinya Inspektur tambang selama ini ketika wawancara dengan Kasi Pertambangan mempertanyakan dimana mereka yang diberi wewenang dalam pengawasan perusahaan pertambangan yang beroperasional tidak memperhatikan aturan dan lingkungan hidup jawaban yang diberikan oleh Kepala seksi minim jumlahnya untuk wilayah seluas Kalbar itu adalah jawaban klasik dan tidak masuk akal ungkap Ketua Lembaga Investigasi Negara ketika jumpa pers di Mapolda Kalbar. Gubernur Kalbar Sutarmidji baru baru ini meradang dan marah besar terhadap para pemilik perusahaan perkebunan sawit yang ada di provinsi Kalbar melalui keterangan persnya baru baru ini ketika banjir malanda Kabupaten kota di Kalbar menyatakan sudah sering mengundang para pemangku kekuasaan di Perusahaan Perkebunan ketika diundang jangan lagi mengirim perwakilan yang tidak bisa memberi keputusan dalam pertemuan yang di bahas ungkap Sutarmidji. Kita mengundang para pemilik perusahaan Perkebunandan Pertambangan ini untuk mencarikan solusi dari peristiwa alam yang terjadi akibat operasional perusaan yang ada di Kalbar.
Fenomena inilah yang membuat Presiden RI Ir.H.Joko Widodo meninjaunlangsung wilayah yang terdampak banjir di Kalbar.Ini adalah pola kerja pemimpin yang tidak puas hanya dengan laporan yang tidak jelas kebenaranya sama kita lihat ketika kunjungan presiden RI membawa mentri nya supaya dapat dengan cepat meberikan solusi penanganan masalah banjir di Kalbar. (Asnah – Aspirasi Publik)
