Oleh: Dr. Muhadam Labolo, M.Si.
Apakah tantangan yang dihadapi ilmu pemerintahan dewasa ini? Pertanyaan ini muncul di tengah kelesuan kita menghadapi realitas pemerintahan yang kian menggelisahkan. Di kuadran eksternal, ekologi pemerintahan kita berhadapan dengan anomali demokrasi, revolusi industri, global warning, transformasi digital dan pandemi.
Sementara di internal domestik, kita kesulitan membangun trust pemerintahan yang kian defisit, disamping gagap merekonstruksi tata kelola pemerintahan pada level praktikal.
Pasca runtuhnya orde baru (1998), peran ilmu pemerintahan datang dengan gagah berani. Absennya ilmu politik sepanjang 32 tahun coba disubstitusi oleh ilmu pemerintahan baik secara akademik maupun praksis. Dari aspek akademik paradigmanya diubah, bukan dari atas tapi dari bawah, bukan dilayani tapi melayani, dan bukan mendayung tapi mengarahkan.
Pada level praksis, ilmu pemerintahan bukan semata membentuk profile birokrasi publik robotik sebagai pelayan administrasi, juga bukan pula alat kekuasaan, tapi alat negara yang berdiri netral.
Dengan perubahan paradigma itu, ilmu pemerintahan mendapat tempat yang layak di masyarakat, setidaknya lebih dari 20 tahun terakhir. Derajatnya menanjak tak hanya di level sarjana, demikian pula magister dan doktoral ilmu pemerintahan.
Ditengah melimpahnya infrastruktur dan sumberdaya itu, soalan kita sejauhmana kontribusi ilmu pemerintahan dalam menjawab masalah di atas? Bila ilmu pemerintahan tak juga berkontribusi senyatanya, peran itu dengan sendirinya akan digantikan oleh ilmu sosial seperti politik, hukum dan administrasi.
Memang, persoalan pemerintahan tak bisa dilihat sebagai masalah nomotetik semata. Sebagai bagian dari masalah sosial, isu pemerintahan pun dapat berulang walau ruang dan waktunya pasti berbeda. Itulah sebabnya masalah dalam pemerintahan cenderung bersifat idiografik.
Trend ini karena persoalan pemerintahan bersifat sekali lalu hingga menjadikannya mirip studi kasus. Masalah kegagalan pemerintahan di masa orde lama memang terulang kembali di masa orde baru. Bukan mustahil menjadi hal yang sama di masa reformasi, meski konteks, ruang, dan waktunya tetap berbeda. Ini sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam.
Satu contoh. Ketika revolusi Lenin mampu menumbangkan kekaisaran Tsar di Rusia pada 1917, Amerika pun akhirnya mampu mengusir kolonisasi Inggris pada 1765. Demikian pula ketika Revolusi Perancis berhasil melenyapkan monarkhi absolut tahun 1789. Tentu saja ketiga revolusi itu tak bisa diulang, karena syarat cateris paribus tak tersedia.
Dalam kasus yang sama tak mungkin kita mengulang kembali peristiwa di tahun 1945 (kemerdekaan), 1966 (orde baru) dan 1998 (reformasi). Boleh jadi isunya sama, namun lokus dan tempusnya berbeda. Sekali lagi hal ini tak dapat diulang, sekalipun sifat-sifatnya mungkin dapat dikategorisasi.
Persoalan di perangkat keilmuan kita adalah, apakah teori dan metodologi masih cukup kompatibel dalam menjawab masalah-masalah di atas. Ataukah ilmu pemerintahan bernasib sama dengan kasus ilmu politik dan administrasi yang pernah mengalami dekonstruksi di masa orde baru.
Kemalasan ilmu pemerintahan mengembangkan invention, inovasi & novelty, serta minimnya pemanfaatan ragam metodologi menjadikan ilmu pemerintahan seperti terpojok di sudut kelas. Ilmu pemerintahan kembali ke masa klasiknya, menjadi ilmunya para pejabat, membentuk birokrat robotik yang ditandai oleh eklusivisme, serta minimnya kontribusi ilmiah dan praktis dilapangan pemerintahan. Itu sedikit kritik yang dapat dicatat.
Sebagai perbandingan, sampai dengan periode kedua pemerintahan saat ini, filsafat dianggap ilmu yang tak membumi. Ibarat pesawat yang terbang tanpa kepastian kapan mendarat. Ia hanya membangun kesadaran lewat pemaknaan akan konsep-konsep esensial.
Tapi sejak Rocky Gerung mencairkan filsafat yang beku itu kedalam bahasa yang mudah dicerna, kelas filsafat mulai ramai diminati. Disini tampak bahwa filsafat mencoba menyapa bumi lewat kontribusi praktis pada isu-isu kolektif yang mengoreksi pembodohan dan pemiskinan oleh sistem. Dalam waktu tertentu menyoroti ketidakadilan, kedzoliman dan arogansi kekuasaan.
Sejak 1999, kelas ilmu pemerintahan baru (kybernologi) di IIP meningkat dari lingkup yang sempit menjadi universal. Kendatipun IIP menyandang status ilmu pemerintahan, faktanya arus utama di kelas adalah ilmu administrasi dan ilmu politik (Ndraha, 2002). Ilmu pemerintahan yang sesungguhnya justru menempel di Universitas Padjadjaran hingga berakhir sekitar 2016.
Pasca itu, kondisi ilmu pemerintahan khas IPDN terlunta-lunta, tak punya rumah, bahkan tak diakui, tidak saja oleh sistem juga oleh induknya sendiri. Praktis, ilmu pemerintahan kita melebur kemana-mana, ke ketiak politik, manajemen, dan pemerintahan umum (perlindungan masyarakat).
Dengan berakhirnya derajat sarjana ilmu pemerintahan pada wisuda angkatan 28 tahun ini, kita mesti sadar bahwa konteks pembelajaran ilmu pemerintahan kita lebih ke aspek praktikal (terapan) dibanding teoritisasi ilmu. Garapan kita lebih pada bagaimana, bukan mengapa. Sains bisa kita titip kembali ke perguruan tinggi lain lewat kerjasama.
Sementara tugas kita menerjemahkan teori kedalam operasi pemerintahan, khususnya aspek psiko dan afeksinya. Ini karakteristik kita, yang tak melulu meletakkan aspek kognisi sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya. UIII dan STAN mencoba pola kita, boarding school. Semakin terlihat karakteristik kita pada level prodi semakin merdeka pula kita. Ini senafas dengan makna kampus merdeka.
Disadari, kesepian ilmu pemerintahan sebagai sains sulit dihindari disebabkan dua hal utama. Pertama, secara saintifik ilmu pemerintahan belum memiliki universalitas dihampir semua perguruan tinggi kecuali bagian dari rumpun ilmu politik dan administrasi.
Dua mazhab terakhir yang tumbuh yaitu kybernology (Talizi, 2002) dan Timoho (Sutoro,2019) kendatipun memiliki basis pemahaman yang mirip namun berkembang eklusive dengan penganutnya masing-masing. Jamaah kybernolog dan sekte Timoho.
Kedua, secara struktural, kybernologi yang relatif lebih tua dan lengkap, kemunculannya tak memiliki kelas sebagai wadah pengajarannya. Disamping kesulitan teknis pemahaman, kemacetan inilah yang mendorong madzhab Timoho lahir dengan ide governabilitas tanpa identitas keilmuan (logos).
Sekalipun kita berharap level magister dan doktoral ilmu pemerintahan di IPDN mewadahi kesulitan itu, namun ciri terapan pemerintahan yang menjadi tuntutan dikti sepertinya tak memungkinkan mengembangkan kybernologi sebagai sains mandiri. Inilah tantangan ilmu pemerintahan di hari-hari ini dan kelak nanti.
