Pasaman Barat, aspirasipublik.com – Muhammad Guntara anggota DPRD Pasaman Barat menyampaikan kekecewaannya terkait pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Pasbar yang belum terlaksanakan di pertengahan tahun 2021 ini.
“Pokir itu hak masyarakat, bukan hak kita. Jadi hak masyarakat itu harus kita laksanakan, bagaimanapun kita mengharapkan ketegasan Bupati kepada OPD untuk segera eksekusi seluruh pokir-pokir itu,” pungkas Guntara saat Rapat Paripurna DPRD Pasbar Senin (9/8).
Guntara juga menyinggung dirumahkannya THL oleh Pemkab Pasbar beberapa waktu lalu.
Guntara mempertanyakan berapa THL yang di pakai. Berapa THL yang istirahatkan. Berapa sisa anggarannya. Peruntukan Pengalihan Anggarannya.
“Kita ingin kejelasan sehingga kedepannya perekrutan THL Kedepan jangan nasib THL ini digantung. Saya tidak mau nasib THL ini digantung, Kita mau jelas berapa jumlah yang dipakai, sisa anggarannya musti jelas,” pungkasnya.
Muhammad Guntara menyampaikan meminta kepada Bupati Pasaman Barat membuat kebijakan penanggulangan wabah COVID-19 yang sudah darurat di Pasbar.
“Karena tempat isolasi sudah penuh, Kita usulkan kepada bupati, agar bupati untuk membuat kebijakan tegas, membuat surat edaran bahwasanya angka Kasus Covid 19 di Pasbar sekarang tertinggi bahkan nomor 3 di Sumbar,” katanya
“Tentunya kita mengharapkan kebijakan serius Bupati untuk pencegahan penyebaran Virus COVID-19 contohnya pelarangan keramaian pesta atau mengurangi tempat berkumpul atau termasuk terkait PBM disekolah”
“Bagaimana tekhnisnya, kita serahkan kepada bupati lah nanti yang mengaturnya. Berlakunya Surat edaran itu selama 20 hari dan bisa dihentikan atau diperpanjang,”.
Ditempat terpisah, Ia ingin tau laporan penerimaan bantuan penanganan Covid-19 dari berbagai pihak, termasuk anggaran Pokir pun ikut recofusing hingga bantuan para perusahaan.
Menurut dia, selama ini banyak bantuan penanganan Covid-19 dari sejumlah pihak, baik dari instansi pemerintah, swasta mengalir ke Pemkab Pasbar . Dengan demikian, lanjut dia, anggaran yang telah disediakan berapa yang sudah terpakai.
Kita mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang telah dianggarkan melalui APBD Pasaman Barat. Peruntukan untuk apa saja dan distribusikan ke mana saja bantuan itu.
“Sampai sekarang belum ada laporan penggunaan APBD, yang dipakai sudah berapa dan untuk apa saja,” kata Guntara, Rabu (11/8).
Bahkan, menurut politikus Parta Nasdem ini, Pemkab Pasbar agar lebih fokus dalam penanganan Covid-19 menyusul angka kasus warga yang positif Covid-19 di Pasaman Barat sampai hari ini masih bertambah.
Dari Update Selasa 10 Agustus 2021. Sebanyak 25 orang warga Pasbar positif, 3 orang sembuh (1 warga Kec. Talamau, 1 warga Kec. LND, 1 warga Kec. Pasaman) Total kasus 1989, sembuh 1195, meninggal 119, dikarantina/ rawat 675 orang.
“Kami berharap agar Bupati Pasbar fokus penyembuhan pasien Covid-19 dan menekan angka kematian akibat Covid-19,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta Pemkab Pasaman Barat bersikap bijak jika ada kritik dari masyarakat terkait penanganan Covid-19ndi Pasbar sebagai masukan.
“Jadi buat introspeksi diri untuk melengkapi dan menyempurnakan tindakan selama ini yang mungkin dianggap kurang tepat guna atau tepat sasaran,” ujar Muhammad Guntara mengakhiri. (Dodi Ifanda)
