Bekasi, aspirasipublik.com – Beberapa pekan lalu warga masyarakat dan tokoh masyrakat, pemuda pebayuran mendapat kabar gembira bahwasannya akan ada pergantian tenaga kerja sosial kecamatan pebayuran, yang selama ini memang sudah menjadi buah bibir di kalangan umum soal dugaan kurang nya koperatif dan terkesan arogan TKSK kecamatan pebayuran, akan tetapi sampai saat ini pergantian tersebut belum trealisasi padahal jelas jelas sudah ada calon penggantinya yang sudah memenuhi syrat ketentuan dan rekomendasi dari camat pebayuran Hal itu di benarkan oleh salah satu kepala desa.
Abu jihad (ABUY) Kades Bantarjaya mengatakan “Ia betul kami mendapat informasi yang sangat membungahkan tentang pergantian tenaga kerja sosial kecamatan, sehingga banyak pihak ataupun para tokoh yang berbomdong – bondong dengan berbagai macam cara mendaftarkan diri untuk menjadi tenaga kerja sosial kecamatan dan alhasil ada salah satu tokoh pemuda yg terpilih maupun mendapat rekom dari pak camat.
Tetapi amat sangat di sayangkan sampai saat ini status kelegalan bakal calon penggati yang lama belum jelas. Harapan saya tolong secepatnya di legalkan, agar yang baru dapat mulai bekerja dan tidak berdampak dalam giat maupun tanggung jawab kerja terhadap kerja yang di lakuakan TKSK untuk masyrakat pebayuran.” ungkapnya dengan tegas.
Di sisi lain hasil investisigasi dari TEAM JURNALIS, kalau bicara syarat dan ketentuan menjadi TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN, banyak sekali dari beberapa kecamatan di wilayah kabupaten bekasi tidak memenuhi persyaratan, seperti contoh TKSK Kecamatan muaragembong yang saat ini bertempat tinggal di wilayah cibitung, padahal dalam peraturan yang di tuangkan dalam surat DINAS SOSIAL, sebagaimana dalam persyaratan salah satunya harus memiliki identitas di wilayah kecamatan tersebut ataupun dimana TKSK di tempatkan dalam kerjanya.
TAMAN (BAMA) Selaku wakil ketua pemuda pancasila kecamatan pebayuran yang dimintai komentar perihal pergantian TKSK dan aturan yang seakan di buat – buat semau gue mengatakan “Kalau sampai bulan ini belum juga ada kepastian tentang TKSK Kecamatan pebayuran dan TKSK yang bukan berdomisili diwilayahnya masih di pekerjakan saya tidak akan segan – segan untuk mengajak ratusan bahkan ribuan anggota dan pengurus pemuda pancasila kabupaten bekasi untuk melakuakan audensi dengan dinas terkait, karena saya yakin ini sangat berdampak dengan masyrakat susah, kalau bicara aturan tidak boleh berkerumunan saya tidak akan perdulikan karena jelas jelas aturan yang sudah baku saja tidak di terapkan seperti peraturan TKSK ini, kalau memang kami harus ikuti aturan pemerintah, pemerintah juga wajib tegas atas peraturan yang di buat dalam TKSK.” Tandasnya Dengan Nada Tegang. (sg)
