Bekasi, aspirasipublik.com – Pemerintah kita saat ini sedang menghadapi masa Pandemi Covid-19, Resesi ekonomipun kabarnya segera tiba, gelombang penolakan UU Ciptaker terjadi di berbagai daerah. Bisakah kita mengurangi satu masalah dulu untuk negeri ini? tolong satu saja yaitu dengarkan lah suara penolakan UU Ciptaker saat ini.
Memang ironis RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), yang kemudian menjadi RUU Omnibuslaw Cipta Kerja, justru ditolak oleh kaum pekerja/buruh,Juga ditolak oleh para mahasiswa dan pelajar yang notabene adalah calon pekerja/buruh.
Kalau Partai Demokrat menolak UU Omnibuslaw Ciptaker itu bukan ujug-ujug. Sejak awal, pendiri Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi, Pak SBY, senantiasa menempatkan kepentingan kaum pekerja/buruh secara seimbang dengan kaum pengusaha.” Ucap Maulana Yusuf Pribadi ketua BMI (14/10/2020).
Itulah sebabnya, pada tahun 2011 The International Labor Union (ILO), organisasi serikat pekerja/buruh dunia memberikan penghargaan kepada Presiden SBY atas perhatiannya yang tinggi kepada kaum pekerja/buruh di Indonesia.
Insya Allah ke depan Partai Demokrat akan terus melanjutkan contoh dan komitmen yang ditunjukkan oleh mentor kami, Pak SBY. Sepertinya isi UU Omnibuslaw ini dalam hal pemerintahan daerah merujuk kepada kembalinya sistem sentralisasi dan desentralisasi.Sekalian juga dengan UU Desa supaya negara tidak banyak mengeluarkan anggaran yang dikorup oleh mereka apalagi dengan adanya otda banyak daerah yang ingin DOB, sementara kemampuannya sangat minim dan akan menambah beban negara.” Paparnya. (sg)
