Bekasi, aspirasipublik.com – Pertemuan kedua yang terkait sengketa lahan 7,1 hektare di Kp Elo, Desa Sukamanah, Kec Sukatani, berlangsung di Aula Kantor Desa Sukamanah (senin (7/9/2020).
Mediasi yang di pimpin langsung oleh Kepala Desa Sukamanah H.Zazuli Sulaeman di hadiri oleh para pihak yang masing masing mengklaim lahan tersebut. Di antaranya :
1.Akyang (Lumino) dengan pendamping Subhan.
2.H.Khozin Barkowi dengan Kuasa Ardhie Wijaya
3.Saelan dengan kuasa hukum Surya Wijaya Panjaitan.SH.MH
Sementara dari pihak Dinas Pertanian Kab. Bekasi yang terundang tidak hadir dengan alasan adanya tugas luar. ” Ucap kades.
Mediasi yang kedua digelar menurut kades, dalam rangka memberikan informasi dari pihak pihak yang mengklaim lahan tersebut dengan data data kepemilikan yang di punyai serta menunjukkan aslinya di hadapan kepala Desa Sukamanah. Lalu memberikan salinan potocopy ke Kepala desa yang di saksikan bersama yang hadir dalam Mediasi tersebut.
Menurut kades di tambahkan, setahu saya dari tahun ke tahun tanah di kelola oleh Dinas Pertanian namun di tiga tahun belakangan ini muncul pihak pihak yang mengklaim lahan ini, saya sebagai Kepala Desa Sukamanah tidak ada kepentingan, tetapi, saya bingung karena silih berganti datang ke Desa dan membawa data serta mengklaim lahan tanah tersebut.”Tuturnya.
Maka itu kata dia, dengan langkah ini saya hanya sebatas memediasi dari pihak pihak yang mengklaim lahan tersebut agar dapat memberitahukan siapa saja yang mengklaim dan dari pihak mana.
“Pihak desa tidak bisa memutus kan siapa yang benar karena kami bukan pengadilan, itu nanti di pengadilan yang memutuskan”
Di tempat yang sama Ir. Surya Negara Panjaitan SH.MH selaku kuasa Hukum dari Saelan mengatakan” Kami sangat mengapresiasi Kades Sukamanah yang telah memfasilitasi dan memediasikan antara pihak pihak yang mengaku atas lahan tersebut. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab Kades dalam persoalan Sengketa Lahan di i wilayahnya.
Lebih lanjut Surya Negara Panjaitan SH.MH menerangkan , mediasi ini memang tidak bisa menghasilkan keputusan karena keputusan adanya dipengadilan dan pihak kami siap bertanggung jawab untuk menjaga kodusifitas dan tidak gaduh turun ke lokasi lahan,”Ucap Surya.
Menurutnya sebagai Kuasa Hukum, saya menjelaskan saat ini yang menjadi lawan utama adalah Pihak Pemda Kab.Bekasi, dimana mereka sudah jelas jelas memasang plang di area lahan yang disengketkan, dan kami menghargai itu pasalnya siapa yang ga mendalilkan dialah yang membuktikan.” Ujar Surya.
Surya menambahkan “pihak kami sudah berkirim surat ke Pemda Bekasi terkait kepemilikan lahan tersebut namun hingga saat ini belum ada jawaban, apabila dalam satu minggu kedepan tidak ada jawaban juga dari Pemda hal ini Dinas Pertanian Kab.Bekasi Kami akan ajukan gugatan secara perdata ke pengadilan.
Dari informasi yang kami dapat dari tim bahwa beberpa data, yang di miliki Dinas Pertanian Kab.Bekasi adalah sertipikat ajudikasi tahun1998 tetapi kami lihat ada kejanggalan di mana tidak ada asal usul tanah dalam sertipikat tersebut, secara wilayah disini objek tanah Yang terletak di Kp. Elo Rt 003/06 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani adalah daratan bukan lautan dan tidak masuk kategori tanah timbul. Yang menjadi pertanyaan “Kami tidak mengatakan terkait NOP (SPPT) yang kami terima lewat jawaban surat, “kami tidak mengatakan palsu” walau pun sudah kami cek ke Dispenda Kab. Bekasi bahwa NOP tersebut tidak terdaftar, oleh karena itu adalah produk negara. “Paparnya.
Dinas Pertanian tidak datang dalam Mediasi yang kedua kali, ini adalah hak mereka tetapi mereka sudah jelas mengklaim dan mengakui lahan tersebut, biar nanti dipengadilan yang membuktikannya.
Sementara dari pihak kuasa yang lainnya ketika di konfirmasi enggan menjelaskan. (sg)
