Jakarta, aspirasipublik.com – Pada hari ini, Kamis Tanggal 27 Agustus 2020 di Gedung Pascasarjana IPDN Jakarta dalam rangka mempromosikan Dr. Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd. sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke 121.
Sidang yang dipimpin langsung oleh Direktur Pascasarjana Dr. Sampara Lukman, MA dan Ketua Prodi Pasca sarjana Prof. Dr. Ngadisah, MA. mewakili atas nama Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, MM. Dengan tetap melakukan standar kesehatan guna mencegah penularan Covid 19. Tim Promotor: Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd ., Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA., Dr. Sampara Lukman, MA. (Direktur Pascasarjana IPDN).
Penguji terdiri dari: Dr. Hadi Prabowo, MM. (Rektor IPDN)., Prof. Dr. Murti Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si .,Prof. Dr. Ngadisah, MA. (Ketua Prodi Pasca sarjana)., Dr. Diah Anggraeni, MM., Dr. Kusworo, M. Si., Dr.Ali Hanafiah Muhi, MP., Dr. Bayi Priyono, SH., MM., Dr. Nata Irawan, SH., M.Si..
Disertasi Dr. Drs.Teguh Setyabudi, M.Pd berjudul “ANALISIS DINAMIKA PEMILIHAN LANGSUNG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (STUDI KASUS DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA) “
Naskah disertasi dalam sidang ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan kembali kepada Tim Promotor dengan memperhatikan saran dan masukan sebagai sebuah karya ilmiah yang layak dijadikan dasar bagi pemberian gelar Doktor.
Riwayat singkat Dr. Drs.Teguh Setyabudi, M.Pd. sebagai berikut. lahir di Banyumas, 8 Maret 1967. Pernikahannya dengan Dra. Hj. Ika Octaviana dikaruniai dua orang putra, yaitu M. Rafiadi Setyapratama dan Rahma Tyas Ayu Fairuztika. Jenjang pendidikan umum dimulai dari SD Negeri II Bobosan, SMP Negeri III Purwokerto, SMA Negeri I Purwokerto, dan menempuh pendidikan Sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada serta Master di Teknologi Pendidikan IKIP Negeri Jakarta.
Riwayat pekerjaan: Staf Badan Diklat 1993-1996, Plt. Kasubbag Data dan Evaluasi pada bag. Perencanaan Sekretariat Badan Diklat1996-1998, Kasubbid Diklat tenaga fungsional/widyaiswara pada pusat pembinaan manajemen pemerintahan badan Diklat. 1998-2000, Kasubbid Analisis kebutuhan diklat pada pusat fungsional badan Diklat 2000-2001, Kasubbid akreditasi dan kurikulum silabi pada pusat diklat fungsional badan Diklat 2001-2002, kabag sumber pembelajaran pada sekretariat badan Diklat 2002-2007, Kabid teknis pada pusdiklat keuangan daerah & teknis badan Diklat 2004-2007, Plt. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat 2007, Kepala Biro umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2016, Direktur Penataan Daerah, Otonomi khusus, Dan dpod pada direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 2014-2016, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri 2016- Sekarang, Pj, Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 Kini, Dr. Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd. merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri.
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dan memberikan nilai guna bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian tentang analisis dinamika pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara diharapkan dapat berguna baik dari aspek praktis maupun teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam mengembangkan teori dan konsep pemerintahan yang baik, demokrasi, serta pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pelaksanaan pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara ke depan dan juga provinsi lain di Indonesia.
Penelitian yang dilakukan dalam studi ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Data yang digunakan lebih banyak berupa narasi, deskripsi, cerita, serta dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik terhadap objek studi pada suatu konteks khusus yang alamiah. Analisis terus digunakan sepanjang penelitian berlangsung, termasuk ketika observasi ke lapangan serta mempelajari suatu fenomena yang terjadi dengan mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan, serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.
Berdasarkan hasil analisis Dr. Drs.Teguh Setyabudi, M.Pd. terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:
a. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2015 tidak terlepas dari berbagai dinamika politik. Mulai dari tahapan pra pelaksanaan pilkada, pelaksanaan pilkada, serta pasca pelaksanaan pilkada. Berbagai dinamika tersebut terjadi karena adanya berbagai pengaruh, utamanya tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah selaras dengan semakin kompleksnya dinamika politik. Hal tersebut juga sejalan dengan proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal sebagai dampak pemilihan kepala kepala daerah secara langsung. Dinamika politik yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai warna baru dalam proses demokratisasi di daerah. Hal tersebut juga memperkuat teori Leo Agustino (2009) dan Akbar (2016) yang menyatakan bahwa dinamika politik dipengaruhi oleh partisipasi dan demokratisasi. Hanya saja, penelitian ini lebih menekankan bahwa dinamika politik pilkada langsung semakin menguat ketika partisipasi masyarakat semakin tinggi.
b. Penelitian ini pada dasarnya sepakat dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik secara praktis maupun teoritis. Pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap menjadi proses demokratisasi yang paling bisa diterapkan di Sulawesi Tenggara pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya yang memiliki karakteristik masyarakat plural. Pilkada langsung juga menjadi win-win solution di Sulawesi Tenggara yang memiliki masyarakat khas, utamanya antara masyarakat daratan dan kepulauan. Pilkada langsung dinilai dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga legitimasi masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Hal tersebut selaras dengan pendapat Lay (2007) yang menyatakan bahwa pilkada langsung dapat digunakan sebagai tindak lanjut bekerjanya prinsip demokrasi tentang kebebasan individu dan persamaan dalam politik, serta sebagai perluasan kehendak masyarakat yang bercorak desentralistik dan beragam.
c. Penelitian ini memberikan alternatif model pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara ke depan. Alternatif pertama, gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket melalui pilkada langsung. Perbedaan dengan pemilihan yang ada saat ini yaitu, penguatan kewenangan wakil gubernur. Jika selama ini wakil gubernur hanya dijadikan sebagai ‘ban serep’ ketika gubernur berhalangan hadir, maka model ini mengusulkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara gubernur dan wakil gubernur. Penguatan kewenangan wakil gubernur tersebut penting agar fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah serta sebagai kepala pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, adanya pembagian kewenangan yang jelas juga meminimalisir perpecahan yang sering terjadi antara gubernur dan wakil gubernur. Dengan demikian diharapkan, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud utamanya untuk mensejahterakan masyarakat.
d. Alternatif kedua, gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara wakil gubernur diusulkan oleh gubernur dari ASN maupun swasta yang memiliki pengalaman di pemerintahan, paham kondisi daerah, dan memperhatikan keterwakilan wilayah. Syarat-syarat tersebut juga masih harus ditambah dengan pembagian kewenangan yang jelas antara gubernur dan wakil gubernur agar tidak terjadi perpecahan atau kesan gubernur sebagai pemimpin tunggal. Namun demikian, dari dua model alternatif tersebut yang paling realistis dilaksanakan adalah alternatif pertama. Pemerintah hanya perlu mempertegas pembagian kewenangan antara gubernur dan wakil gubernur. Walaupun, tetap perlu dicatat, bahwa baik alternatif pertama maupun kedua, penelitian ini tetap mendorong adanya beberapa perbaikan terkait pelaksanaan pilkada langsung.
Pesan Promotor kepada Dr. Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd. perkenankanlah saya menyampaikan pesan-pesan dan nasihat kepada Saudara Dr. Drs.Teguh Setyabudi, M.Pd., saudara telah mengikuti serangkaian kegiatan perkuliahan, memenuhi seluruh kewajiban dan menyelesaikan seluruh persyaratan serta berjuang secara bersungguh-sungguh sehingga pada hari ini Kamis, 27 Agustus tahun 2020 dengan rahmat Tuhan, Allah Maha Besar, kami bangga mempromosikan saudara sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke 121 dengan Predikat Cumlaude, Melalui disertasi tersebut, saudara telah berhasil mencapai prestasi studi yang layak dibanggakan. Juga telah berhasil menyusun konsep baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan yang semakin fungsional untuk mengkritisi fenomena pemerintahan yang berkembang sesuai paradigma baru pemerintahan.
Dr. Drs. Teguh Setyabudi,M. Pd. dengan prestasi studi ini dan dengan ilmu yang Didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dan sekaligus tuntutan profesi yang lebih berat. Artinya, secara keilmuan, saudara dituntut untuk secara berkelanjutan mendarmabaktikan ilmu pemerintahan tersebut bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Kami berharap dan perbesan kepada saudara agar dapat membuktikan segenap kemampuan profesional saudara di berbagai bidang, serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu pemerintahan pada khususnya. Jauhkanlah rasa bangga berlebihan yang dapat berujung pada kesombongan. Gunakanlah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Jadilah insan profesional yang bertakwa dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (JSRW)
