Bekasi, aspirasipublik.com – Kegiatan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tingkat Kab. Bekasi yang di gelar oleh Dinas Pemberdayaan & Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bekasi, pada selasa (29 /10) di Batiqa Hotel, Jababeka, Cikarang.
Kepala Dinas DPMD Kab Bekasi, IDA FARIDA mengatakan kepada aspirasipublik.com, bahwa kegiatan yang kita lakukan di sini, untuk meningkatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai BPD, sehingga peran nya sebagai pengawasan atau tingkat legislasi di desa, bisa paham adanya. Mampu mengimplementasikan kegiatan kegiatan di daerah itu, bersamaan dengan kepala desa secara harmonis, “Ungkapnya.
Dengan bergulirnya anggaran, menurut kepala dinas, dapat mensejahterakan masyarakat di wilayahnya masing masing.
Di singgung tentang anggaran uang transportasi kepada BPD, yang di anggap hanya sekedar uang jajan anak sekolah, dirinya menampik tudingan itu, “tegasnya.
” Itu semua sudah ketentuan dari pemerintah, saya tidak berani macam-macam, yang sifatnya melebihkan “.
Di tempat yang sama, Menurut keterangan Ketua Forum BPD Kab Bekasi, H. KARNO mengatakan kepada aspirasipublik.com,
“Kalau saya sih komentarnya kayak gini ini, kegiatan dinas yang bukan menjadi kegiatan forum, yang saya juga belum tahu kalau standarnya gimana, coba sama temen temen dari media standar transport itu kalau di dalam negeri, Kab Bekasi itu berapa, nah nanti kalau sama sama tahu itu dibawa ke saya, kalau emang itu di bawah standar berarti kami juga akan protes ke dinas, saya belum tahu detail standar transport berapa, “Ujarnya
Kita mau acara di kecamatan, yang mau di Kuningan, misalnya. Yang dilaksanakan setiap kecamatan masing masing mangga, karena ini kegiatan dinas, mau bagaimana lagi, tadi malam saya sampaikan mungkin yang kurang puas di tempat, tentang transportasi kalau dalam hal ini kami tidak bisa atau belum bisa berbuat apa apa, mungkin untuk ke depan kami akan juga sampaikan ke dinas, tadi saya sampaikan ke temen-temen juga transportasi kaya anak sekolah seratus ribu, ya kalau saya sendiri belum tahu detailnya berapa, standar transportnya orang dinas,”Ujarnya.
” Mungkin pertimbangan saya, enggak etis kalau di konfirmasi ke dinas, karena pertimbangannya BPD secara organisasi terlalu masuk nanyain ke dinas”.
Nanti secara organisasi forum akan
saya bawa ke ranah bupati dan ke ketua DPRD Kab. Bekasi untuk konsultasi,” Paparnya. (Sugi)
