NTB, aspirasipublik.com – Saat ini tak dapat dipungkiri China berada pada posisi terdepan dalam keberhasilan perdagangan dan ekonomi dunia. Meski sudah leading, pemerintah, expert dan pelaku usaha China terus berjuang mempertahankan dan meningkatkan supremasinya dalam pembangunan ekonomi terlebih di era perang dagang dengan amerika. Perang dagang ini tentu menimbulkan berbagai implikasi baik nasional China maupun srcara global.
Isu2 itu menjadi bahasan utama dalam pertemuan tahunan asosiasi perdagangan dan jasa china yang dilaksanakan di Zangjiajie Hu Nan pada tanggal 27 – 29 september 2019. Lalu Gita Ariadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP NTB hadir mewakili Gubernur NTB. Hadir juga Firdaus dan Guan Yue, perwakilan GOBID di Indonesia. GOBID adalah sebuah platform china yg membantu pengusaha2 dunia bekerjasama di bidang tender internasional, investasi, perdagangan dan informasi.
Ini forum yg baik untuk memahami arah kebijakan ekonomi China sekaligus untuk menjajaki peluang-peluang investasi bagi daerah kita.
Pada acara pembukaan hadir pembicara-pembicara utama dari pemerintah, kalangan akademisi, pengamat dan pelaku ekonomi dari berbagai bidang usaha di china. Analisa Prospek perdagangan dan investasi, dampak konflik perdagangan Tiongkok – AS, prospek ekonomi digital, pengembangan e-commerce lintas batas, inovasi tekhnologi, rintisan kerjasama ekonomi dll, menjadi topik bahasan dalam forum pertemuan tahunan ini.
Beberapa negara dan daerah yg memiliki potensi dan peluang investasi yang dinilai bagus seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat di undang untuk memaparkan kebijakan, rencana pembangunan serta kebijakan perizinan dan insentive investasi yang disiapkan di masing-masing daerah.
Indonesia dinilai punya kesempatan menjadi tempat relokasi investasi china. Selama ini Bangladesh dan beberapa negara asia tenggara memang menjadi pilihan relokasi investasi china karena mereka menyiapkan free trade zone bagi pengusaha china dengan berbagai kemudahan dan insentive seperti perpajakan, tenaga kerja dan lain-lain.
Pada kesempatan one on one meeting dengan calon-calon mitra investor yang tertarik dengan potensi dan peluang investasi di NTB, Kadis DPMPTSP NTB memaparkan kebijakan nasional untuk ciptakan iklim investasi yang sehat di indonesia termasuk di daerah-daerah. Secara nasional sudah ada UU No 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Special Economic Zone) seperti Free Trade Zone yang diinginkan investor China. Presiden RI sangat pro investasi terbukti dengan dilahirkannya berbagai paket kebijakan ekonomi, kemudahan berusaha ( Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 ), kemudahan perizinan melalui system OSS ( Online Single Submission ) menurut PP 24 tahun 2018 serta kebijakan terbaru tentang insentive investasi.
Pemprop NTB dibawah kepemimpinan Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Siti Rahmi Djalilah juga memiliki visi, misi dan kebijakan yang ramah investasi. Menyadari keterbatasan fiskal daerah, selama ini pemda NTB berjuang menarik masuknya invrstasi ke NTB. Dalam perda 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal maupun Perda 8 tahun 2016 tentang insentive bidang pajak dan retribusi daerah di Kawasan Ekonomi Khusus, penyederhanaan perizinan dan lain-lain adalah bentuk regulasi dan policy menjadikan NTB yang ramah investasi. Saya berharap agar investor-investor china yang serius bisa tertarik dan segera berinvestasi di NTB. (Dwiky watimena)
