Bekasi, aspirasipublik.com – Kepala Divisi Investigasi LSM Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Kab Bekasi, Deden Guntara akan terus mengawasi setiap kegiatan Pembangunan infrastruktur milik Dinas Penataan Ruang (PUPR) dan juga kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2019 yang Dinilai rawan kecurangan dan permainan dalam pengerjaan kegiatannya.
Deden Guntara Kepala Divisi LSM JMPD Menuturkan, pihaknya akan terus mengawasi kegiatan pembangunan infrastruktur baik kegiatan peningkatan jalan, jembatan, bangunan gedung, kegiatan saluran air dan sebagainya dari dua dinas tersebut “Agar kegiatan berjalan sesuai spesifikasi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan aturan yang berlaku agar tidak ada penyelewengan.”Kata Deden Kamis (05/09/2019)
Jika nanti di temukan ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR dan Distarkim atau pihak rekanan sebagai pihak ketiga, saat pekerjaan berlangsung, Saya Selaku Kepala Divisi Investigasi LSM JMPD akan melaporkan perihal tersebut ke pihak berwajib.”Tegasnya .
Selain mengawasi kegiatan dinas PUPR dan Distarkim, saya pun akan fokus mengawasi kinerja tim panitia lelang tender di Kabupaten Bekasi bertujuan, Agar tidak adanya kesalahan dalam pelaksanaan tender dengan memenangkan perusahaan yang tidak sesuai aturan dan mengalahkan perusahaan yang sesuai aturan,” tutupnya.(sugi)
