Humbahas, aspirasipublik.com – Terkait penyadapan kayu pinus di hutan wilayah kecamatan pollung kabupaten humbang hasundutan yang di manfaatkan oleh masyarakat setempat karena pemerintah sudah memberikan ruang kepada masyarakat,sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan NO.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10-2016. Tentang Perhutanan Sosial, yang menyebutkan bahwa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran maka di perlukan kegiatan perhutanan sosial, melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat. Sepertinya peraturan ini tidak di pedomani oleh masyarakat yang mempunyai kelompok tani hutan di kecamatan pollung.
Hal ini terlihat ketika awak media turun kelokasi kegiatan di wilayah hutan parsingguran 1 dan 2 dimana terlihat para pekerja adalah bukan dari masyarakat setempat melainkan orang dari cilacap dan pulau nias. Salah seorang pekerja yang enggan menyebutkan namanya mengatakan bahwa mereka adalah pekerja bapak. P. LGAOL ujarnya.
Hampir semua kayu pinus yg berada di daerah aliran sungai (das)juga di sadap hal inilah yg membuat masyarakat parsingguran 2 dusun hutajulu sangat khawatir karena air yang mereka pakai adalah dari hutan dan kami tidak tau apakah mereka memakai bahan kimia atau bukan,”katanya.”
Menanggapi informasi tersebut kadis lingkungan hidup humbang hasundutan Ir.Nimrod sigalingging mengatakan sangat keberatan,atas tindakan para penyadap itu seharunya mereka harus mimiliki ijin dari lingkungan hidup mengingat daerah itu adalah hutan kawasan nasional (KSN),”katanya.Dia menambahkan akan segera menyurati gubernur dan tembusan ke menterian,”katanya”. (J.lgaol)
