Bekasi, aspirasipublik.com – Warga Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, protes oknum-oknum pengurus RT dan RW 07 karena diduga melanggar peraturan. Pasalnya, akibat ulah pengurus RT dan RW 07 dimana membangun kios di sisi jalan umum dan mengundang kemacetan. Diduga pembangun sejumlah kios itu tidak memiliki ijin, dan diduga hanya mengandalkan kekuasaan untuk kepentingan kelompok sendiri. Bahkan permasalah tersebut sudah dilaporkan ke tingkat Pemkot Bekasi, namun hingga sampai saat ini belum ada tindakan untuk menghentiian pembangunan kios tersebut, demikian keterangan warga setempat saat dihubungi.
Tindakan oknum pengurus dan Ketua RT dan RW 07 Kelurahan Harapan Jaya itu, sangatlah tidak terpuji, dimana yang diduga telah memonopoli sisa-sisa tanah yang disebut bagian dari fasilitas Sosial dan fasilitas Umum (fasos dan fasum) namun oleh oknum-oknum pengurus dan Ketua RT dan RW 07 Kelurahan Harapan Jaya dibuat seperti milik sendiri. Oleh karena itulah warga setempat berang hingga berencana untuk melakuian demo ke Walikota Bekasi. Akan tetapi F. Matondang dari LBH FORKORINDO yang juga warga di lingkungan itu, mencegah, karena Matondang masih memberi harapan untuk dapat diselesaikan pihak Pemkot Bekasi yakni Tri Adhianto Cahyono Wakil Walikota, tutur F. Matondang saat dihubungi belum lama ini.
Dengan membangun kios di sisi jalan umum dan lagi menggunakan tanah bukan haknya, dapat digugat pidana, dimana pembangunan tersebut sangat mengundang kemacetan hingga sampai jembatan terganggu atas kemacetan yang diduga diciptakan oknum-oknum pengurus dan Ketua RT, RW 07 Kelurahan Harapan Jaya itu. Menurut pengamatan warga setempat, tindakan pengurus dan ketua RT, RW 07 itu jelas-jelas telah melanggar Perda Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015, pasal 6 huruf c tentang RT dan RW sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4 mempunyai kewajiban menaati Peraturan Perundang-undangan. Bahkan pasal 29 ayat 1 huruf D menjelaskan, Ketua RT dan RW dapat berhenti atau di berhentikan sebelum habis masa baktinya karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan/atau norma norma kehidupan masyarakat jadi kami mohon ditegakkan hukum dan kebenaran itu, ujar warga Kelurahan Harapan Jaya itu.
Kemudian menurut F. Matondang, beberapa tokoh masyarakat mendatanginya dan mengeluhkan masalah jalan umum dibangun warung-warung, sekarang masih sedang dikerjakan. Menurut warga harus dibongkar karena sudah melanggar UU 22/2009 pasal 131 ayat 1pasal 25 ayat 1 huruf h dan pasal 28 ayat 2 terus Peratuarn Pemerintah (PP) Nomor 34/2006 pasal 34 ayat 3 dan 4. Ditambah lagi Perda Kota Bekasi 13/2011 pasal 14 ayat 7 dan pasal 10 ayat 3. Kemudian Perwal Kota Bekasi Nomor. 24 /2014 pasal 15 dan lain-lainnya itu, yang menurut warga sudah melanggar KUH Perdata pasal 671, 640, 641 dan 1365 juga dilanggar. Lebih diperkuat lagi dengan pasal 671 yang menjelaskan, jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama, jadi permintaan kami dan seorang mantan anggota DPRD yaitu Ahmat MK SH, MH sebagai tokoh masyarakat turut prihatin melihat tindakan oknum-oknum pengurus dan ketua RT dan RW yang diduga ulahnya tidak terpuji itu. Jadi kami sangat mengharapkan Rahmat Effendi Walikota Bekasi segera membongkar bangunan tersebut, ujar warga Harapan Jaya itu. (Obe)
