Kota Bogor, aspirasipublik.com – Anggota DPR RI, Joko Purwanto menggandeng Kementrian Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sosialisasikan persoalan bank sampah kepada warga Kota Bogor dengan tema “pengembangan bank sampah dalam pengelolaan infrastruktur hijau menuju Indonesia bersih sampah 2020” di MA Yatasi, Jalan Kayu Manis Bondol, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jumat (14/09/2019).
Joko Purwanto mengatakan bahwa, Sebagai bagian tanggung jawab moral tentang urusan persampahan sebagai anggota DPR RI komisi 7 yang mempunyai mitra dengan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan juga mempunyai pemikiran atau konsentrasi khusus terkait dengan persoalan lingkungan.
“Alhamdulillah peserta cukup antusias, karena mereka rata rata pemerhati dalam persoalan sampah. Dan ini menjadi pemikiran positif setidaknya persoalan sampah di Kota Bogor sudah menjadi perhatian khusus dan menjadi menarik di masyarakat bagaimana sampah ini tidak jadi persoalan pemerintah, tetapi jadi permasalahan bersama, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab moral untuk mengentaskan persoalan sampah,” katanya kepada awak media.
Ia menjelaskan akan memberikan solusi terbaik untuk persoalan sampah, dengan demikian ia bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor bagaimana melakukan pemikiran pengelolaan dalam bank sampah.
“Sehingga pengelolaan sampah tidak hanya berpikir bagaimana pengelolaan sampah saja, setidaknya dari proses sampah tetapi menjadi berkah bagi mereka karena hal ekonomis yang kemudian bisa mereka kelola,” ucapnya.
Ia pun menjelaskan bahwa ia merindukan Kota Bogor yang dulunya hijau dan sejuk yang sekarang mulai tergeser dengan cuaca yang tidak terlalu bersahabat. Kedepannya kita pikirkan semaksimal mungkin persoalan yang kurang penghijauan. Nanti kita bawa program program yang kemungkinan menjadi penghijauan.
“Kemarin kita bawa bibit, pupuk dan sekarang kita bawa persoalan tentang persampahan. Dan saya berharap tahun 2020 daerah daerah khusus menjadi hijau kembali salah satunya adalah Kota dan Kabupaten Bogor, ini menjadi target pemerintah untuk pemerataan penghijauan itu bisa terlealisir,” pungkasnya. (Ria)
